TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung kudu siap menyediakan anggaran jika proses penyiapan lahan Sekolah Rakyat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Hal ini tak lepas dari rencana pengurukan lahan seluas 7,1 hektare yang diajukan ke pemerintah pusat.
Patut diingat, Pemkab Tulungagung mengajukan lahan seluas 7,1 hektare untuk kebutuhan program Sekolah Rakyat. Lahan itu berada di Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung.
“Kita masih mengusulkan (lahan untuk, Red) Sekolah Rakyat itu. Seluas 7 hektare. Leading sector yang mengusulkan dari dinsos,” kata Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo.
Baca Juga: Event Pesta Rakyat Bersama UMKM Meriah, Pemkab Tulungagung Dorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kewenangan dinas PUPR, lanjut Hary, hanya ada pada tataran kajian lahan dan rencana tata ruang wilayah. Proses itu masuk dalam tahap kedua rencana realisasi Sekolah Rakyat di Tulungagung.
“Kita hanya mem-follow up kaitannya dengan tata ruangnya. Tapi itu informasinya masuk tahap II. Tahap II itu tidak sekarang,” terangnya.
Usai melakukan kajian di lapangan, diketahui bahwa elevasi lahan yang diajukan cenderung tidak merata. Hal itu akibat latar belakang lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian.
“Kemarin dari seluas 7 hektar itu kita ukur ketinggiannya memang 2 meter. Mungkin perlu pengurukan. Itu aja tapi belum kita hitung apakah pengurukan dari pendampingan APBD, atau include pendanaan dari kementerian, kita juga belum tahu,” bebernya.
Kalkulasi awal, anggaran untuk kebutuhan pengurukan lahan menyentuh angka sekitar Rp 5-7 miliar (M).
“7 hektare kali (ketinggian urukan mencapai, Red) 2 meter. Bisa lebih karena elevasinya miring. Dari yang yang paling tinggi aja sekitar 2 meter. Estimasinya seperti itu,” ucapnya.
Baca Juga: Tips Memilih Alpukat Matang dan Menentukan Kapan Waktu yang Pas untuk Dimakan Agar Terhidar dari Busuk
Mengingat belum ada penunjukkan pihak berwenang dalam proses penyiapan lahan, Hary belum dapat merinci teknis kebutuhan pengurukan lahan.
Tapi, jika akhirnya pemerintah menunjuk Pemkab Tulungagung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan lahan, maka, pemkab akan melakukan pengadaan anggaran.
“Kalau clear and clean sudah ada kepastian, ya pasti (disiapkan anggaran, Red). Kalau ada dana sharing dari pemda ya harus kita laksanakan, karena program nasional. Tapi belum ada sampai sekarang,” akunya.
Baca Juga: Kopi Ijo Tulungagung Dikenal Rendah Kafein dan Bersahabat dengan Lambung, Saat Diseduh Aroma Lembut Menyapa Hangat hingga Digemari Lintas Generasi
Disinggung soal adanya opsi menggunakan fasilitas sementara untuk operasional Sekolah Rakyat, dia menerangkan bahwa hal itu terbilang sulit direalisasi.
“Saya kira opsi itu ada tapi ndak memungkinkan. Sekarang kita identifikasi SD mana. (Gedung Sekolah Rakyat, Red) itu kan bangunannya terintegrasi. Ada asrama, ada ruang kelas, semuanya. Terintegrasi mulai SD, SMP, SMA,” tegas Hary.
“Kalau SD yang di-grouping kira-kira kok nggak ada yang memungkinkan kalau menurut kami. Bangunannya Untuk asramanya seperti apa juga tidak memungkinkan,” sambungnya.
Disinggung soal tahapan selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa proses pembangunan gedung rencananya digelar di tahun depan.
Dalam prosesnya, seluruh OPD terkait di lingkup pemkab akan melaksanakan penanganan di masing-masing sektor sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Rp 100 miliar itu. Tapi itu leading sector-nya ada di dinsos, karena yang mengampu dari Kementerian Sosial. Sedangkan OPD-OPD teknis yang lain sifatnya mendukung,” pungkasnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra