TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung menyiapkan dua skema perbaikan Jembatan Desa Junjung, Kecamatan Sumebrgempol, yang rusak parah beberapa waktu lalu. yakni, melalui pembiayaan APBD dan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
Saat ini Dinas PUPR Tulungagung sedang dalam proses merampungkan detail engineering design (DED). Dinas mentarget perumusan desain bisa terselesaikan paling lambat di penghujung tahun ini.
Tujuannya, begitu pencarian dana bisa dilakukan, proses pembanguann bisa segera digelar karena seluruh persiapan rampung digelar.
“Memang kita siapkan dua skema. Yang pertama perencanaannya di DED-nya kita selesaikan tahun ini. Jadi sudah siap DED-nya.Skema yang selanjutnya itu memang kita ajukan di BNPB. Nanti kita juga alokasikan anggaran di 2026,” ucap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Dwi Hary Subagyo ditemui pewarta Koran Rabu (16/7).
Mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran di tahun ini, Pemkab Tulungagung menilai perlu untuk mengajukan bantuan perbaikan Jembatan Junjung ke pemerintah pusat.
Tapi, dalam hal ini Pemkab Tulungagung juga menyiapkan anggaran khusus di 2026. Itu dilakukan sebagai antisipasi jika pengjuan bantuan tidak diamini pemerintah pusat.
Meski belum bisa memastikan skema mana yang lebih memungkinkan, Hary menegaskan bahwa desain dipastikan siap dan proses pembangunan bisa digelar.
“Mana duluan yang cepat nanti. Kalau yang cepat itu BNPB turun, ya sudah yang anggaran (perbaikan dari APBD) 2026 kita kita del (hapus). Tapi yang penting perencanaan sama DED-nya sudah siap,” tegasnya.
Untuk diketahui, kebutuhan anggaran untuk perbaikan Jembatan Junjung di Tulungagung ini ditaksir mencapai angka sekitar Rp 7 miliar (M). Lalu, desain jembatan yang baru sengaja dibuat sama dengan desain lama yang rusak.
“Jadi ndak usah perlu khawatir. Karena ada beberapa persiapan-persiapan kita untuk antisipasi anggaran yang kita ajukan ke pusat,” akunya.
“Contoh, sekarang ada Inpres Nomor 11 Tahun 2025 kaitanya dengan kaitanya penanganan jalan daerah itu,” sebut Hary.
Untuk diketahui, Dwi Hary Subagyo jadi salah satu pejabat eselon II yang dimutasi oleh pimpinan daerah. Mentas dari kursi pimpinan dinas PUPR, Hary ditunjuk sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung.
Tapi, sesuai dengan surat tugas, Hary secara definitif memimpin BPKAD per awal pekan depan. Sehingga, sampai saat ini dia masih tercatat sebagai kepala dinas PUPR.
“Surat tugas saya (sebagai kepala BPKAD) per Senin (21/7). Secara de jure (saat ini) masih kepala dinas PUPR,” akunya. (dit)
Editor : Matlaul Ngainul Aziz