TULUNGAGUNG – Akademisi dan pengamat kebijakan publik UBHI PGRI Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko, memberi catatan tegas terkait makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Menurut dia, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari belenggu penjajah. Tapi, juga merdeka dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara termasuk di Tulungagung.
Ada dua poin yang paling disoroti pria asli Tulungagung ini dalam memaknai kemerdekaan. Pertama soal kebebasan beragama dan hak untuk memilih dan memiliki wakil rakyat yang berintegritas.
“Menurut saya secara simpel aja. Ya merdeka dari segala hal yang selama ini dianggap oleh kita sebagai warga negara Indonesia ini masih membelenggu,” bebernya, Minggu (4/8/2025).
“Contoh yang lagi marah-marahnya ini kebebasan di dalam menjalankan ibadah yang terakhir saya lihat di media sosial kemarin itu penghentian pembangunan tempat ibadah,” sambungnya.
Menurut dia, hal ini harus jadi bahan instropeksi diri bagi masyarakat maupun pemerintah terkait makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Dia menegaskan, kemerdekaan berarti kebebasan untuk menjadi diri sendiri seutuhnya, tapi dengan mematuhi koridor-koridor hukum yang berlaku.
Menurut dia, hal ini justru tidak ditampakkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang justru dia nilai bertolak belakang dengan makna merdeka.
“Contohnya juga yang di luar masalah keagamaan yang kemarin itu PPATK memblokir rekening. Apakah ini bisa dibilang merdeka? Pemblokiran rekening itu urgensinya apa,” bebernya.
Belum lagi soal rendahnya kepercayaan publik kepada wakil rakyat di lembaga legislatif maupun pemerintahan eksekutif.
Andreas menambahkan, hal ini harus diperbaiki. Masyarakat dan pemerintah harus kembali membangun kepercayaan dari titik nol.
“Artinya pemerintah saat ini tantangannya kan bisa ndak mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah kita merayakan kemerdekaan tapi tetap saja kita disuguhi dengan pemandangan yang membuat kita ini untrust dengan para pejabat tinggi,” tegas Andreas.
Jika Indonesia berkeinginan untuk lepas dari bayang-bayang korupsi, kolusi, dan nepotisme, lanjut Andreas, para pejabat wajib membuat preseden yang baik dan positif.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat juga akan meningkat.
“Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh negara Indonesia. Paling urgen sekarang adalah toleransi beragama, yang kedua integritas dari para pejabat atau orang-orang yang berkuasa,” tandasnya. (dit/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah