RADAR TULUNGAGUNG - Penerapan retribusi parkir berlangganan di Tulungagung tampaknya bakal diterapkan tahun ini, meski pemprov menginstruksikan kebijakan ini mulai diterapkan di awal tahun depan.
Alasannya Pemkab Tulungagung tak ingin kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di akhir tahun ini.
Kepala Bapenda Tulungagung Sukowinarno menilai retribusi parkir berlangganan memang jadi salah satu potensi untuk menambah PAD, selain juga untuk menekan kebocoran anggaran.
ltu karena proses pembayaran retribusi dilakukan secara langsung dalam satu waktu. Sehingga, seluruh proses pembayaran langsung tercatat dalam database milik pemkab. Hal ini juga memangkas rantai birokrasi.
"Tentunya bagaimana untuk meningkatkan pengawasan kepada para jukir. Karena masyarakat kan sudah membayar. Jangan sampai terbebani double nanti. Sudah bayar parkir berlangganan masih diminta parkir," tegasnya.
Sesuai rencana awal, kebijakan ini diagendakan untuk mulai digelar pada Oktober mendatang. Tapi, pemkab masih perlu menuntaskan berbagai hal yang bersifat administratif sebelum hal ini bisa mulai di terapkan.
"Ya paling tidak kurang lebih satu bulan setengah untuk kita melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat," sebutnya.
Terpisah, Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub Tulungagung, Ronald Soesatyo menerangkan, rencana untuk menerapkan parkir berlangganan di tahun ini sudah dilayangkan ke pemprov. Tepatnya, pada Juni lalu.
Baca Juga: DPRD Tulunggung Wanti-Wanti Parkir Berlangganan, Ketua: Agar Bisa maksimal Tidak Terjadi Kebocoran
Hasilnya, pemprov menginstruksikan agar kebijakan ini mulai diterapkan di awal tahun depan atau per Januari 2026. Alasannya untuk mempermudah proses penarikan retribusi selama satu tahun anggaran penuh.
"Dari tindak lanjut itu ternyata informasi terbaru sesuai keinginan Pak Bupati kemarin disampaikan ke kami bahwa, kalau bisa karena kita Tulungagung masih membutuhkan tambahan PAD untuk 2025,ini sebagai bekal kita untuk penganggaran pendanaan pembangunan di tahun 2026," bebernya.
Salah satu pertimbangan pemkab, jika dilaksanakan parkir berlangganan di tahun ini, maka ada tambahan PAD untuk ditambahkan di tahun depan.
Meski jumlahnya tidak begitu signifikan, kata Ronald, pimpinan daerah tetap menginstruksikan agar hal ini diterapkan mulai Oktober mendatang.
"Jadi kemarin atas perintah Pak Bupati disampaikan sama Pak Kadin sama saya, Pak Bupati nyuwun bantuan untuk besok mengusahakan pelaksanaan parkir berlangganan di tahun ini mulai Oktober sampai Desember," sebutnya.
Ronald mengaku bahwa potensi PAD dari kebijakan parkir berlangganan selama periode September hingga Desember 2025 mencapai sekitar Rp 4 miliar (M).
Sedangkan, potensi yang didapat selama periode Oktober hingga Desember mencapai sekitar Rp 2,7 M.
"Itu dengan asumsi jumlah data kendaraan yang kita dapat dari UPT Bapenda provinsi di Desember 2024 kemarin itu, kendaraan yang jatuh tempo bayar pajak di Oktober sampai Desember itu aktif kembali membayar di Oktober sampai Desember. Asumsinya seperti itu," kata Ronald.
Lalu, potensi PAD dari peenerapan parkir berlangganan dalam satu tahun anggaran penuh diproyeksikan mencapai sekitar Rp 11,7 M. Jumlah itu akan dipotong untuk keperluan bagi hasil sebanyak 18 persen dari total pendapatan.
Rinciannya, 13 persen untuk pemerintah provinsi dan 3 persen untuk polres. "Jadi nanti kasarannya itu paling bersihnya masuk ke PAD kita sekitar Rp 8 M lebih," jelasnya.
Secara umum, sampai saat ini pemkab masih menanti turunnya rekomendasi atas pengajuan penerapan parkir berlangganan mulai Oktober 2025 ke pemprov.
Jika pemprov tak memberi rekomendasi, maka pemkab harus siap untuk mulai menerapkan retribusi parkir berlangganan mulai awal tahun depan. "Kalau nggak disetujui, (maka) tetap 1 Januari (2026)," ucapnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana