RADAR TULUNGAGUNG - Meski belum bisa dipastikan bakal digelar mulai tahun ini, Dishub Tulungagung juga perlu menyiapkan berbagai sarana-prasarana (sarpras) parkir berlangganan.
Tapi, kebutuhan anggaran parkir berlangganan masih tanda tanya, mengingat hal ini juga perlu dikomunikasikan dengan pimpinan daerah.
Sesuai rencana awal, pemkab mengagendakan agar kebijakan parkir berlanggana ini bisa mulai diterapkan pada Oktober mendatang.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Ngebet Terapkan Parkir Berlangganan Tahun Ini, Abaikan Rekomendasi Pemprov?
Tapi, pemprov merekomendasikan agar parkir berlangganan di Tulungagung diterapkan per Januari tahun depan.
Itu sebabnya, pemkab kembali bersurat ke pemprov untuk meminta rekomendasi menggelar parkir berlangganan mulai Oktober tahun ini.
Salah satu pertimbangannya adalah potensi PAD yang bisa diraih dari pelaksanaan parkir berlangganan selama periode Oktober-Desember 2024 yang mencapai sekitar Rp 2,7 miliar (M).
"Waktunya memang sangat mepet sekali. Kalau memang dilaksanakan Oktober ini, kita punya waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan sosialisasinya," kata Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub Tulungagung, Ronald Soesatyo.
Dengan begitu, pemkab hanya punya waktu sekitar sebulan untuk persiapan. Ada berbagai skema sosialisasi yang disiapkan oleh dishub.
Salah satunya melalui pemanfaatan papan informasi yang dipasang di masing-masing kantor pemerintah kecamatan.
"Kalau jadi dilaksanakan Oktober, berarti yang jelas kita butuh sosialisasi ke masyarakat mulai September ini kita selesaikan. Karena mintanya Bapak Bupati itu seluruh kecamatan ada sosialisasi," ujarnya.
"Jadi, kita akan memberikan pengumuman berbentuk banner. Memang anggarannya juga nggak banyak, baik di kota Tulungagung sendiri maupun di 19 (kantor pemerintah) kecamatan itu," jelasnya.
Secara teknis, papan pengumuman parkir konvensional yang ada di berbagai titik akan diganti dan disesuaikan dengan aturan yang baru.
Lalu, sesuai rencana awal yang didasarkan pada surat keputusan (SK) bupati soal parkir berlangganan, total ada 18 ruas jalan yang jadi lokasi penerapan kebijakan ini dan mayoritas di wilayah pusat kota Tulungagung.
"Memang kita hanya bisa menjangkau untuk kecamatan. Kita memang belum bisa keseluruhan karena memang tenaga kita juga nggak cukup. Di kota itu kita pasti sudah kewalahan," ujar Ronald.
Baca Juga: DPRD Tulunggung Wanti-Wanti Parkir Berlangganan, Ketua: Agar Bisa maksimal Tidak Terjadi Kebocoran
Dia menambahkan, minimnya jumlah personel dishub memang berpotensi jadi kendala dalam proses persiapan. Tapi, dia memastikan bahwa dinas tidak punya pilihan lain selain mengoptimalkan pegawai yang ada.
"Banyak titik ruas jalan belum bisa kita pegang karena kekurangan tenaga. Kita mengangkat tenaga binaan juga nggak boleh. Akhirnya kita maksimalkan itu dulu," sebutnya.
Disinggung soal kebutuhan anggaran, Ronald mengaku belum bisa merinci nominal secara pasti. Sebab, dinas baru saja melayangkan nota dinas ke pimpinan daerah dan menanti instruksi lebih lanjut. "Yang disetujui berapa belum tahu," terangnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana