RADAR TULUNGAGUNG - Di balik lancarnya aksi damai Pejuang Gayatri Tulungagung pada Kamis (11/9) lalu, muncul isu lain yang menjadi sorotan.
Koordinator lapangan (korlap) Pejuang Gayatri, Ahmad Dardiri, menyebut adanya dugaan upaya penggembosan massa yang dilakukan secara sistematis melalui instruksi kepala desa di berbagai wilayah Tulungagung.
Menurut Dardiri, meski dalam pemberitaan jumlah peserta aksi disebut mencapai seribu orang, pihaknya menyadari ada hambatan di lapangan.
Hambatan itu berupa imbauan dari aparat desa agar masyarakat desa masing-masing tidak ikut serta dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.
Baca Juga: Berikut Isi Tuntutan Pejuang Gayatri Tulungagung pada Pemerintah di Aksi Damai Kamis Kemarin
“Memang ada instruksi masif dari para kepala desa untuk tidak mengikuti aksi. Itu membuat sebagian masyarakat ragu berangkat. Istilah populernya ya penggembosan,” ungkap Dardiri.
Meski begitu, Dardiri menegaskan bahwa jumlah peserta bukan hal yang paling penting. Ia menyebut, inti dari aksi yang mengatasnamakan Pejuang Gayatri ini adalah esensi demokrasi, yakni menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Ia menyebut masyarakat yang ikut menyuarakan aspirasi demi memperjuangkan kebenaran merupakan masyarakat pilihan.
Mereka tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan Dardiri menyebutnya dengan masyarakat yang ikut demo kemarin sebagai mutiara dan permata.
“Bagi saya, yang hadir ini justru mutiara dan permata, orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Jumlah bukan ukuran, tapi keberanian memperjuangkan kebenaran,” tegasnya.
Dardiri juga menyesalkan adanya larangan aparat desa terhadap warganya untuk ikut serta. Menurut dia, sikap tersebut justru menghambat jalannya demokrasi di tingkat lokal.
“Ini kan demokrasi yang dihambat. Apa yang ditakuti? Kalau bersih kenapa risih? Justru harusnya diberi ruang agar rakyat bisa menyampaikan pendapatnya,” ujarnya dengan nada kecewa.
Aksi demonstrasi berjalan dengan lancar, seluruh aspirasi juga sudah diutarakan. Beberapa langsung disampaikan didepan Forkopimda yang saat itu juga hadir menemui massa.
Massa aksi menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut tuntutan mereka. Jika dalam 14 hari tidak ada jawaban nyata, aksi dengan jumlah massa yang lebih besar sudah disiapkan untuk digelar kembali. ****
Editor : Dharaka R. Perdana