RADAR TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung harus merelakan potensi PAD dari parkir berlangganan di akhir tahun ini.
Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung belum mendapat balasan atas surat permohonan yang dilayangkan ke pemprov. Itu artinya, pemkab harus siap menggelar program ini per 1 Januari 2026 nanti.
Baca Juga: Parkir Berlangganan di Tulungagung Bakal Digeber Oktober Ini? Ini yang Harus Dilakukan Dishub
Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub Tulungagung, Ronald Soesatyo mengaku, saat ini belum ada sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait parkir berlangganan. Hal ini karena belum ada kejelasan dari provinsi.
"Kemungkinan Januari. Karena sampai saat ini surat yang dari Pak Bupati ke Bu Gubernur belum ada balasannya," kata Ronald.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Ngebet Terapkan Parkir Berlangganan Tahun Ini, Abaikan Rekomendasi Pemprov?
Dia menjelaskan, pihak Dishub Tulungagung sudah berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi dan mendapatkan informasi bahwa kondisi saat ini kurang kondusif. "Yang jelas Januari pelaksanaannya," tegasnya.
Itu artinya, potensi PAD senilai Rp 4 miliar (M) harus direlakan. Sebelumnya, target PAD telah dinaikkan menjadi Rp 4 miliar di dalam PAK.
Namun, dengan diundurnya program ini, target tersebut jelas tak lagi jadi acuan. "Iya, berpengaruh, karena kan pemasangan target di PAD (di akhir) 2025 sebesar Rp 4 M itu tidak mungkin terealisasi," ungkapnya.
Dia menambahkan, sebelumnya, target PAD dari sektor parkir hanya sekitar Rp 1,5 M sebelum perubahan anggaran.
Baca Juga: Tips Parkir Motor di Pasar Tulungagung Biar Gampang Dicari Lagi, Biar Nggak Keliling Kayak Cari Jodoh!
Meskipun sudah dua kali melayangkan surat, Pemkab Tulungagung harus menerima kenyataan bahwa permohonan belum direspons oleh pemprov.
"Mau ndak mau yang sudah terpasang itu ndak terpenuhi. Jadi ya risikonya kita memplot senilai Rp 4 M itu," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika hingga akhir September tidak ada balasan, Pemkab Tulungagung akan kembali mengacu pada surat balasan pertama dari sekretaris daerah provinsi yang menetapkan jadwal mulai Januari 2026. ****
"Dan memang kondisi yang sekarang itu nggak kondusif di mana-mana. Kayaknya arahnya tetap sesuai awal di Januari 2026," tutupnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana