Pemkab Tulungagung Tunggu Kejelasan Pemotongan Dana Transfer, Bisa Berimbas pada Program Daerah Tahun Depan

RADAR TULUNGAGUNG - Rencana pemotongan dana transfer sekitar 30 persen jadi perhatian Pemkab Tulungagung.

Itu sebabnya pemkab masih menanti kejelasan dan kepastian dari pemerintah pusat. Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai program daerah di Tulungagung pada tahun depan.

Baca Juga: Pembahasan Perubahan APBD Tulungagung Mengerucut pada Perbaikan Infrastruktur Jalan, Nominal yang Disiapkan Mencapai Rp70 Miliar

Kepala BPKAD Tulungagung, Dwi Hary Subagyo menerangkan, pemkab masih mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah pusat.

Jika nantinya wacana pemotongan dana transfer di tahun depan, maka pemerintah pusat akan mengatur hal itu dalam peraturan presiden (perpres).

Baca Juga: Target Pendapat Asli Daerah di PAK Naik, Disperindag Tulungagung Harus Mengejar Target Rp4,7 Miliar, Problem Ini Sering Menghantui

"Kita masih menunggu secara legal formalnya, kita masih menunggu perpresnya. Dimungkinkan di akhir September atau di awal Oktober persisnya untuk R-APBN 2026 seperti apa," katanya.

Jika benar dilakukan pemangkasan anggaran, maka dipastikan pemkab akan kehilangan 30 persen alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Itu artinya, pemkab juga perlu melakukan berbagai penyesuaian pengalokasian anggaran di berbagai sektor, utamanya sektor esensial.

"Dan tentunya nanti kalau itu ada kepastian, kita juga ini kan mumpung lagi pembahasan R-APBD 2026. Nantinya tentunya juga ada penyesuaian-penyesuaian," sebut Hary.

Baca Juga: Parkir Berlangganan di Tulungagung Bakal Digeber Oktober Ini? Ini yang Harus Dilakukan Dishub

Namun, mengingat belum adanya keoastian dari pemerintah pusat, Hary memastikan bahwa pemkab masih memasukkan nominal yang sama dalam R-APBD 2026.

Nominal akan dirubah begitu pemkab menerima kepastian pada akhir bulan ini atau di awal bulan depan.

"Yang dipasang kurang lebih sama dengan yang tahun lalu. Dengan asumsi TKD (transfer ke daerah) masih normal. Tentunya ada penyesuaian penyesuaian. Kita menyesuaikan, makanya kita melihat perbandingan nanti secara legal formalnya," ujarnya.

Disinggung soal infrastruktur, dia menerangkan bahwa pemkab menyiapkan belanja modal sekitar Rp 185 M. Nilai itu kurang lebih sama dengan nilai yang dianggarkan di tahun ini.

"Kalau mengacu pada APBD, masih sama dengan yang kemarin. Belanja modal sekitar Rp 185 miliar. Asumsinya masih sama dengan tahun ini untuk tahun 2026," tegasnya. ****

Editor : Dharaka R. Perdana