RADAR TULUNGAGUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polres Tulungagung bersama pemerintah belakangan ini menuai sorotan.
Sejumlah warga menilai pelaksanaannya kurang transparan, bahkan muncul kabar bahwa kegiatan di Sentra Pangan dan Pemberian Gizi (SPPG) Polres Tulungagung tidak boleh dilihat dan MBG tidak boleh didokumentasikan oleh masyarakat umum.
Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Dia menyebut program MBG dari Polres Tulungagung justru terbuka untuk dipantau dan bahkan bisa dibandingkan dengan SPPG lain.
“Tidak ada larangan dari polres. Kalau ingin tahu bagus atau tidak, mangga silakan melihat langsung dan membandingkan dengan SPPG lainnya,” tegasnya ketika dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).
Kapolres Taat menjelaskan, SPPG Polres Tulungagung yang berlokasi di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, sudah beroperasi sejak 19 Agustus 2025.
Dalam sebulan lebih, layanan makan bergizi ini telah menyasar 3.956 penerima manfaat mulai balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Dia menyebut, khusus SPPG yang dikelola Polri, setiap makanan wajib melalui pemeriksaan food safety oleh tim kesehatan Polres Tulungagung.
Pemeriksaan dilakukan setiap hari sebelum distribusi untuk memastikan makanan aman dari kontaminasi maupun bahan berbahaya.
Meski berlokasi di lingkungan polres, pengelolaan SPPG tidak berada di bawah kendali kepolisian. Penentuan menu, porsi, dan variasi makanan ditentukan oleh kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional bersama ahli gizi, akuntan, dan relawan.
“Polres hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Pengelolaan penuh ada di kepala SPPG. Namun, masukan masyarakat tetap kami tampung dan diteruskan,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan rencana pembangunan dua SPPG tambahan di wilayah Bandung dan Gondang. Pembangunan ditargetkan selesai Oktober dan beroperasi mulai November.
Dengan klarifikasi ini, kapolres berharap isu yang menyebut MBG Polres tertutup bisa diluruskan. “Sekali lagi, tidak ada yang kami tutupi. Kami justru ingin program ini transparan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana