RADAR TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung bakal menerima dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 34 miliar (M) tahun depan. Alokasi itu ditujukan untuk realisasi berbagai program fisik.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan, beberapa waktu lalu jajaran pemkab bertolak ke Jakarta untuk mengajukan bantuan anggaran.
Baca Juga: DAK Fisik Tulungagung 2025 Susut Puluhan Miliar Dibanding 2024, Ini Rinciannya
"Kami sebelumnya mengajukan total Rp 160 miliar. Dan beberapa hari lalu alhamdulillah yang disetujui total hampir Rp 34 miliar untuk (perbaikan) jalan," tandasnya.
"Termasuk jalan pertanian, juga jalan sirip-sirip JLS. Lalu dari Kementerian Kesehatan itu hampir Rp 2 miliar. Jadi total kurang lebih hampir Rp 36 miliar," sambungnya.
Alokasi DAK fisik bagi Tulungagung di tahun depan disebut jadi yang tertinggi kedua di wilayah Jatim setelah Sumenep.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Bakal Realisasikan Beberapa Proyek Fisik Tahun Depan, PUPR: Bakal Mengajukan DAK
Bupati berharap alokasi DAK fisik tahun depan bakal meringankan beban anggaran dalam APBD yang terbilang minim.
"Itu nanti kita mendapat manfaat, yang mengerjakan pemerintah pusat. Kita ngikut saja yang penting manfaatnya ada," ucapnya.
Dibanding jumlah anggaran yang diajukan sekitar Rp 160 M, DAK fisik sekitar Rp 36 M memang terbilang kecil.
Gatut mengatakan ini adalah tahap pertama perencanaan dana transfer ke daerah. Nah, ada kemungkinan dana transfer akan kembali dibahas pada perubahan APBN.
"Semoga kita juga mendapatkan lagi. Kami terus bergerak. Kami terus melakukan komunikasi yang intens, terutama dengan teman-teman anggota DPR RI yang kebetulan ada di dapil VI Jawa Timur. Dan kami juga terus komunikasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa waktu lalu pemkab juga berkomunikasi dengan Direktur Pembangunan Indonesia Barat.
Poin yang dibahas ihwal permasalahan jalur lingkar Waduk Wonorejo yang dikeluhkan warga akibat puluhan tahun rusak.
"Insya Allah arahannya dari kementerian agar aset itu bisa masuk ke Pemkab Tulungagung dulu. Bantu dianggarkan oleh pemerintah pusat. Tapi kewajiban kita bagaimana agar aset itu bisa masuk ke Tulungagung," katanya.
Itu sebabnya, dia berencana untuk kembali terbang ke Jakarta bersama jajaran OPD terkait, pimpinan DPRD, dan sejumlah unsur pemerintahan terkait guna membahas wacana ini bersama pemerintah pusat.
"Agar pemindahan dari aset BBWS dan juga aset Perhutani itu bisa masuk ke wilayah Kabupaten Tulungagung," ujarnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana