RADAR TULUNGAGUNG - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Pejuang Gayatri tidak hanya menyasar Kantor Pertanahan Tulungagung pada Senin (6/10/2025).
Begitu selesai menyuarakan aspirasi, massa Pejuang Gayatri bergeser ke depan kantor DPRD Tulungagung.
Tak berhenti di situ, massa aksi unjuk rasa juga kembali menyoroti keberadaan proyek makam swasta Shangrila Memorial Park di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung yang mereka nilai ilegal karena belum memiliki dasar hukum perda.
Proyek tersebut disebut berdiri di atas lahan yang seharusnya termasuk kawasan redistribusi.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu koordinator aksi unjuk rasa Pejuang Gayatri, Ahmad Dardiri. Dia menagih janji Kepala BPN Tulungagung yang sanggup menyelesaikan tuntutannya beberapa waktu lalu.
Namun ketika beberapa kali ditagih, pihak BPN Tulungagung hanya menjawab hal tersebut bukan kewenangan dari BPN Tulungagung.
“Kenapa makam swasta itu bisa jalan tanpa perda, sementara redistribusi rakyat tak kunjung tuntas?” sindir salah satu orator aksi.
Menanggapi hal itu, Gatot menjelaskan bahwa persoalan perizinan makam bukan menjadi kewenangan BPN Tulungagung, melainkan ranah instansi ditingkat atasnya.
Pihaknya hanya berwenang pada aspek pertanahan administratif dan sudah menindaklanjuti laporan masyarakat ke tingkat provinsi dan pusat.
“Kami hanya menjalankan sesuai perintah pimpinan kami. Semua laporan sudah kami kirimkan dan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme,” jelasnya.
Meski demikian, jawaban tersebut kembali dianggap tidak memuaskan massa. Mereka menilai janji BPN untuk menyelesaikan dalam waktu dua minggu tidak ditepati, sedangkan menurut para koordinator demo, aksi lanjutan ini sudah lebih dari dua minggu.
Akibatnya aksi lanjutan ini menjadi bentuk kekecewaan atas kurangnya progres nyata. “Dua minggu sudah lewat, tidak ada hasil. Maka hari ini kami turun lagi. Kalau masih tidak ada penyelesaian, kami akan datang dengan jumlah lebih besar,” tegas Dardiri.
"Seharusnya Pemkab Tulungagung termasuk kepala BPN Tulungagung harus turun melihat langsung kondisi di lapangan. Agar benar-benar mengerti nasib rakyat Tulungagung di daerah-daerah yang jadi tuntutan aksi unjuk rasa tersebut," pungkas Dardiri menutup aksi.
Pantauan Radar Tulungagung, aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor ATR/BPN, massa melanjutkan long march ke kompleks Gedung DPRD Tulungagung untuk menyerahkan tuntutan tertulis dan meminta dukungan wakil rakyat agar ikut mengawal penyelesaian persoalan ini. ****
Editor : Dharaka R. Perdana