TULUNGAGUNG - Kasus puluhan siswa SMPN 1 Boyolangun keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi C merekomendasikan operasional SPPG yang melayani SMPN 1 Boyolangu ditutup sementara, setidaknya hingga dewan dan jajaran terkait duduk bersama untuk mengevaluasi program ini.
Jajaran komisi C menilai perlu menilik latar belakang masalah dan kasus yang menyebabkan puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu keracunan menu MBG pada Senin (13/10) lalu. Begitu menerima laporan, komisi C segera meminta konfirmasi OPD terkait guna memastikan penyebab kejadian.
"Kemarin telepon ke dinkes untuk menindaklanjuti terkait keracunan ini penyebabnya apa, kita tunggu hasilnya dulu," ujar Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Binti Luklukah kepada Jawa Pos Radar Tulungagung, Selasa (14/10).
Perempuan yang karib disapa Luluk ini menambahkan, sedianya, pertemuan lintas sektor terkait MBG digelar pada 21 Oktober mendatang. Agenda yang dibahas rencananya terkait pola koordinasi untuk monitoring program di masing-masing wilayah.
"Iya, Insya Allah ada. Kemarin sudah diagendakan sebelum kejadian itu. Kita mau rapat koordinasi tanggal 21, tapi sudah keduluan (kasus keracunan) yang ini," akunya.
"Tapi kita belum mengarah ke SPPG-nya. Kita mau koordinasi seperti apa, ikut serta dalam mensukseskan programnya Pak Prabowo ini, terus pengawasannya seperti apa," sambungnya.
Luluk menegaskan, seluruh pihak perlu mawas atas kejadian ini. Komunikasi dan evaluasi harus digelar secara intensif oleh seluruh jajaran terkait. Menurutnya, fokus evaluasi sepatutnya dialamatkan pada unit SPPG yang bermasalah, baik dari segi teknis maupun nonteknis.
"Kita itu harus berpandangan universal. Kalau memang ada yang keracunan ini harus berhenti dulu. Tapi kan ada yang tidak bermasalah dan itu juga bermanfaat. Yang perlu dievaluasi yang ada masalah-masalah," jelasnya.
Itu sebabnya, dia merekomendasikan agar BGN menutup sementara pelayanan di SPPG yang jadi penyuplai menu MBG di SMPN 1 Boyolangu. Yaitu, SPPG Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat.
"Iya. (SPPG) Campurdarat kemarin juga dikasih tahu. Nanti secepatnya kalau bisa kita langsung tindak lanjuti masalah ini. Rekomendasinya ya harus yang bermasalah harus ditutup dulu untuk dievaluasi," kata Luluk.
Disinggung ihwal komunikasi dengan BGN, perempuan berjilbab ini mengaku bahwa komisi C belum dilibatkan dalam pembahasan dan monitoring pelaksanaan MBG, khususnya evaluasi di SPPG. Kondisi ini menyebabkan jajaran komisi C kesulitan dalam upaya monitoring di lapangan.
"Belum (dilibatkan) sama sekali. Makanya kemarin kita sudah ada pembicaraan di internal komisi. Kita itu sebaiknya gimana, apa kita boleh sidak di SPPG ini. Makanya kita mau koordinasi dengan dinkes seperti apa. Kan kita juga nggak tahu, ini program baru dan kita juga nggak pernah dilibatkan," bebernya.
Sebagai tindak lanjut, komisi C berencana mempercepat agenda pertemuan antara dewan, BGN, Satgas Percepatan MBG, dan sejumlah pihak terkait untuk membahas masalah ini.
"Iya, Insya Allah (ada) rencana untuk bertemu. Ini koordinator wilayah BGN saya juga belum tahu. Dalam waktu dekat ini ada niatan untuk bertemu," sebutnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra