RADAR TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung mengeklaim tidak terdampak kebijakan pemotongan TKD dari pemerintah pusat.
Meski begitu, pihak DPRD Tulungagung mengaku masih perlu melakukan klarifikasi dan memastikan hal ini.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjelaskan bahwa dalam enam bulan terakhir, pemkab secara intensif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di ibu kota.
Mulai dari Banggar, Kementerian PUPR, Bappenas, hingga ketua komisi dan sekjen di kementerian terkait dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran untuk daerah.
"Dan perlu saya sampaikan bahwa Tulungagung ini salah satu kabupaten yang tidak mendapat efisiensi dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Bahkan, menurut Bupati Gatut Sunu, Tulungagung tidak hanya luput dari efisiensi, tetapi justru memperoleh kucuran dana tambahan. "Yang sudah saya komunikasikan itu kita mendapatkan anggaran Rp 132 miliar," tegasnya.
Sementara itu, Sekda Tulungagung, Tri Hariadi mengonfirmasi adanya tambahan dana tersebut. Dia menjelaskan bahwa di saat banyak daerah lain terkena pemotongan, Tulungagung justru mendapatkan tambahan anggaran. "Banyak yang lain dipotong tapi kita tidak dan malah ditambah," ujarnya.
Dia menambahkan, tambahan anggaran senilai Rp 132 miliar nantinya akan masuk dalam perencanaan APBD murni tahun 2026.
Meskipun ada tambahan, Sekda menyebut bahwa efisiensi tetap dilakukan namun pemanfaatan anggaran menjadi lebih leluasa.
"Ya lebih longgar, efisiensi tetap. Jadi untuk diarahkan ke fokus-fokus kegiatan prioritas untuk mendukung visi-misi Pak Bupati," jelasnya.
Dia juga mengakui bahwa dibandingkan dengan kabupaten lain, Tulungagung berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, karena tak terdampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. "Ya dibandingkan kabupaten lain, tentu kita lebih beruntung lah," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Banggar DPRD Tulungagung, Marsono menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait TKD secara formal. Itu sebabnya dia menilai perlu dilakukan klarifikasi resmi.
"Ini masih kita hanya dengar lewat media sosial atau lisan, dari ngobrol-ngobrol. Maka hari ini saya masih (perlu untuk) mengklarifikasi," kata Marsono.
Dia menambahkan bahwa Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana menggelar rapat pada pekan depan untuk membahas detail TKD Tulungagung.
Dia juga menegaskan bahwa Banggar bakal menilik jumlah dan peruntukkan tambahan dana yang disinggung oleh eksekutif.
"Kita itu secara lembaga kan harus konfirmasi. Kalau kita membaca dengan statement kan nanti malah kita dikoreksi lagi," tutupnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana