RADAR TULUNGAGUNG – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu di Tulungagung kini mendapat perhatian dari kalangan legislatif pusat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, meminta agar pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan makanan hingga distribusi ke penerima manfaat.
Heru mengungkapkan, dirinya mengetahui kabar keracunan itu bertepatan saat berada di Tulungagung untuk kegiatan sosialisasi.
Ia pun langsung turun ke lapangan bersama pejabat daerah dan pihak terkait untuk melihat kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Puluhan Siswa Keracunan MBG, Komisi C DPRD Tulungagung Minta SPPG Campurdarat Ditutup Sementara
"Saya bersama Pak Bupati turun ke lapangan. Saya sarankan setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak agar dapur SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat tersebut sementara ditutup dulu sampai proses evaluasi selesai,” ujar Heru kepada Radar Tulungagung, kemarin (14/10/2025).
Pria yang juga pernah menjabat sebagai bupati Tulungagung dua periode tersebut meminta evaluasi harus dilakukan secara total dari hulu ke hilir.
Mulai dari penyiapan bahan makanan, proses memasak, hingga pengantaran makanan ke sekolah-sekolah. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap makanan sisa agar tidak kembali diedarkan.
“Saya bersama Pak Bupati Gatut Sunu Wibowo dan Kepala Dinas Kesehatan serta camat sempat melihat langsung sisa makanan di lokasi. Saya minta agar makanan sisa tidak dikonsumsi dan tidak dikirim lagi. Itu harus jadi perhatian karena bisa berdampak pada kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Heru menambahkan, salah satu langkah perbaikan yang disarankannya adalah pemberian label batas waktu konsumsi pada wadah makanan MBG.
“Nanti harus ada stiker ‘dikonsumsi sebelum jam sekian’ di setiap omprengnya. Itu penting agar makanan tidak dikonsumsi dalam kondisi sudah tidak layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG tidak bisa hanya dilakukan oleh penyedia makanan dan pihak sekolah. Menurutnya, pemerintah daerah hingga tingkat desa harus dilibatkan secara aktif.
“Pemerintah daerah punya perangkat sampai ke bawah. Ada bidang desa, PLK, BPKP, babinsa, babinkamtibmas, semua bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Kalau semua bergerak bersama, dikeroyok bareng-bareng Insyaallah kasus keracunan seperti ini bisa dicegah,” katanya.
Heru memastikan, Komisi IX DPR RI terus melakukan pemantauan dan evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program MBG. Ia juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kasus keracunan ini tidak hanya di Tulungagung. Kami di DPR RI juga sudah sering membahasnya. Evaluasi terus dilakukan, dan kami sudah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional agar targetnya nanti, kasus keracunan bisa benar-benar zero,” tandasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana