RADAR TULUNGAGUNG - Kalangan DPRD dan Kejari Tulungagung turut ketiban sampur terkait aspirasi warga eks perkebunan Kaligentong.
Salah satu agenda yang direncanakan adalah mempertemukan jajaran Kodam V/Brawijaya dengan warga eks Perkebunan Kaligentong.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan bahwa sebagai lembaga legislatif mengikuti setiap tahapan dan petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan.
"Kita komunikasikan dengan stakeholder yang hari ini masih punya kepentingan. Mungkin pemahaman yang berbeda antara kebutuhan rakyat dan institusi yang hari ini membutuhkan untuk lahan itu," ujarnya.
Meskipun secara hukum status lahan tersebut telah inkrah dan menjadi milik institusi TNI, Marsono menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan.
Baca Juga: Dukung Gizi Anak Bangsa, Dapur SPPG Polres Blora Layani 2.515 Penerima Manfaat melalui Program MBG
Menurut dia, kondisi riil masyarakat di lapangan yang masih menghuni lahan tersebut membutuhkan perhatian khusus.
“Iya, secara hukum. Tapi kan dengan kondisi riil masyarakat masih seperti itu kan butuh waktu untuk memberikan suatu ruang pemahaman, agar mereka juga bisa memberikan satu ruang kesempatan untuk berpikir,” katanya.
Menurut dia, penting untuk memastikan masyarakat eks Perkebunan Kaligentong tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga tanpa menabrak norma-norma hukum yang berlaku. "Karena mereka juga butuh naungan untuk hidup di sana,” ucap politikus PDIP ini.
Ditemui di lokasi yang sama, Kajari Tulungagung Tri Sutrisno menjelaskan bahwa agenda pertemuan kali ini adalah memitigasi dan menginventarisasi seluruh permasalahan di lapangan.
"Tentunya kita mendengarkan aspirasi yang dari warga Kaligentong. Kita dengarkan semua,” terangnya.
Semua informasi dan aspirasi yang terkumpul akan dibawa dalam rapat internal pimpinan. Lalu, hasil konsultasi dari kodam nantinya akan disinkronkan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.
“Nanti akan kita bawa ke pimpinan, kita rapatkan, solusi yang terbaik apa,” tambahnya.
Tri menegaskan bahwa kegiatan ini masih dalam tahap “belanja masalah” untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi warga secara rinci.
Dia juga memastikan bahwa rencana untuk mempertemukan kedua belah pihak, serta agenda untuk meninjau langsung lokasi di Kaligentong, masuk dalam agenda kejaksaan meski belum dapat merinci waktu pelaksanaan. “Nanti akan ke arah sana. Tapi untuk waktunya, kita masih diskusikan dulu,” tutupnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana