TULUNGAGUNG – Maraknya pemberitaan mengenai insiden keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa sekolah usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian DPRD Kabupaten Tulungagung.
Lembaga legislatif tersebut berencana segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menindaklanjuti kasus ini. Yaitu dengan menyasar sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan lembaga sekolah di Tulungagung.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, mengungkapkan bahwa akan melakukan investigasi menyeluruh sekaligus memberikan penekanan penting bahwa harus ada kepastian jaminan terkait kelayakan dan kesehatan menu makanan yang disajikan.
Menurut dia, tujuan utama dari tindak lanjut ini adalah untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan kepada siswa benar-benar sehat dan layak konsumsi.
"Kalaupun toh di ruang teknis mungkin dinas di wilayah sasaran atau KPM, kelompok penerima manfaat (yang dalam hal ini adalah) murid, ya kita nanti berkunjung ke sana," bebernya.
Rencana sidak yang melibatkan anggota komisi sedianya diagendakan pada pekan lalu. Namun, rencana ini urung direalisasi, mengingat jajaran komisi perlu menggelar sinkronisasi ulang atas titik-titik lokasi yang akan disasar.
Marsono menekankan bahwa peningkatan jumlah tersebut seharusnya diimbangi dengan perbaikan kualitas menu MBG.
Pasalnya, dia menambahkan, bagi masyarakat, yang terpenting adalah makanan tersebut layak saji, berkualitas baik, dan terukur dari segi kuantitas.
"Yang menjadi problem kan kenapa mungkin ada yang basi itu basi di mana. Harus dibuktikan dulu," ucap politikus PDIP ini.
Disinggung soal terbatasnya kewenangan Satgas Percepatan MBG Tulungagung dalam hal ini, Marsono menerangkan bahwa seluruh elemen wajib berjalan di koridor masing-masing.
Dengan begitu, baik instansi vertikal maupun horizontal sepatutnya tak melihat hal ini sebagai hambatan dalam birokrasi.
“Kalau seluruh institusi lembaga itu nggak ada istilahnya kok macet atau ada hambatan. Selama dia patuh pada regulasi, semuanya nyaman-nyaman,” tegasnya.
Dia juga menyinggung soal ketersediaan bahan makanan, kelayakan menu makanan, dan tepat sasaran merupakan indikator utama dalam program yang digagas oleh pemerintah pusat ini.
Dengan begitu, seluruh pihak sepatutnya kebih fokus pada peningkatan kualitas guna meminimalkan kejadian serupa kembali terjadi.
“Kalau rakyat sudah menyatakan bisa (menikmati MBG sesuai standar), ya berarti ndak ada masalah,” pungkasnya. (dit/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah