TULUNGAGUNG - Isu dualisme di internal DPD Golkar Tulungagung turut menyita perhatian kalangan akademisi. Pengamat menilai hal ini mengindikasikan adanya pola komunikasi yang tidak sinkron di internal partai berlogo pohon beringin itu.
"Menurut saya ini dinamika politik yang biasa terjadi di daerah-daerah. Jadi artinya ada perbedaan pandangan. Terus ada puncak kepemimpinan itu waktunya mulai habis, kan pasti ada yang pengin mendominasi di daerah tertentu," ujar pengamat politik UBHI PGRI Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko, ditemui Jawa Pos Radar Tulungagung pada Jumat (24/10) pagi.
Baik kubu pengurus lama yang dimpimpin oleh Asmungi Zaini dan kubu pengurus plt yang dipimpin Aan Ainur Rofik sama-sama berpegang pada dasar yang dinilai benar. Menurut Andreas, kondisi itu menyebabkan komunikasi kedua kubu jadi tak senada.
"Yang jelas kita lihat dari klaim antara kubu Pak Asmungi pengurus lama dengan Plt yang baru, Pak Aan, ini kan ada satu hal yang ndak sinkron," akunya.
Dia menambahkan, ada beberapa indikasi yang terbaca dari keterangan yang disampaikan keduanya kepada media. Pertama, dia mempertanyakan pola komunikasi seperti apa yang dibangun oleh DPD Tulungagung ke satu tingkat di atasnya, DPD Jatim.
"Di sini saya melihat ada semacam keanehan. Apakah Pak Asmungi tidak pernah berkomunikasi dengan DPD provinsi terkait dengan hal tersebut. Kok provinsi mengeluarkan SK untuk Saudara Aan sebagai Plt di DPD Tulungagung," ucap Andreas.
Kedua, dia mengemukakan adanya kemungkinan DPD tingkat provinsi memang bermaksud meregenerasi struktur kepengurusan DPD tingkat kota/kabupaten. Itu sebagai salah satu langkah persiapan jelang kontestasi politik empat tahun mendatang.
"Ataukah mungkin ada indikasi politik lain yang dilakukan oleh pengurus DPD provinsi. Mungkin meregenerasi kepemimpinan atau pengurus yang ada di Tulungagung untuk strategi 2029 nanti," jelasnya.
Patut diingat, 10 pengurus kecamatan (PK) di lingkup DPD Tulungagung diberi waktu hingga Sabtu (25/10) untuk memberi klarifikasi atas ketidakhadiran dalam agenda sosialisasi SK pada Rabu (22/10).
Jika 10 PK tidak melapor dan menyampaikan klarifikasi, pimpinan Plt DPD Tulungagung bakal mengganti mereka dengan pengurus Plt.
Menurut Andreas, hal ini menarik untuk disimak. Pasalnya, akhir pekan ini akan jadi momen menentukan bagi kedua kubu untuk menegaskan kekuatannya.
"Kalau menurut saya itu sebuah jawaban yang kita nantikan. Mana dalil yang bisa mempunyai kekuatan provinsi," akunya.
Jika kubu Aan berani menjatuhi sanksi berupa penunjukkan pengurus Plt bagi PK, lanjut Andreas, itu menunjukkan bahwa Aan punya dasar yang kuat.
Begitu pun jika kubu Asmungi memilih tak hadir pada Sabtu akhir pekan ini, itu juga mengindikasikan bahwa kubu Asmungi menilai punya dasar kuat untuk tak senada dengan pengurus Plt.
"Makanya kita lihat, kita nantikan mana yang kuat. Kita lihat pertarungannya hari Sabtu itu ternyata bagaimana," katanya.
Jika nantinya kedua kubu sama-sama ngotot dan mengeklaim punya dasar yang kuat, Andreas mengungkapkan bahwa besar kemungkinan isu ini bakal dibawa ke mahkamah partai. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra