RADAR TULUNGAGUNG – Sejumlah posisi pimpinan OPD di lingkup Pemkab Tulungagung saat ini masih banyak yang tidak diisi pejabat definitif.
Menanggapi kondisi ini, pimpinan daerah di Tulungagung memastikan akan segera melakukan pengisian jabatan usai digelar evaluasi menyeluruh.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengakui bahwa pengisian pejabat definitif di OPD yang masih kosong merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) utama.
Baca Juga: Bupati Tulungagung Tunjuk Delapan Pejabat sebagai Pelaksana Tugas di OPD, Berikut Nama-nama Mereka
"Pastinya ini PR kita agar secepatnya kita untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong itu," ujar Bupati Gatut Sunu.
Ia menegaskan bahwa proses pengisian tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.
Terlebih, Gatut menekankan soal pentingnya pengambilan keputusan secara profesional untuk memilih kandidat terbaik.
Baca Juga: Siapkan Skema Open Bidding untuk Isi 8 OPD Lowong
"Tentunya semuanya harus sesuai mekanisme dan aturan undang-undang yang berlaku. Jadi kita ke depan memang harus mengisi jabatan-jabatan yang kosong itu dan kami akan amati siapa kira-kira yang layak menduduki dan menjabat jabatan-jabatan kosong tersebut." bebernya.
Disinggung ihwal target waktu pengisian, Gatut belum bisa memberi jawaban pasti. Sebab, dia menyebut ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi. "Belum bisa melihat itu karena kita harus mempertimbangkan banyak hal," ungkapnya.
Kriteria utama yang dicari oleh Pemkab Tulungagung untuk mengisi posisi-posisi penting tersebut meliputi kompetensi dan loyalitas. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya profesionalisme.
Baca Juga: Kekosongan OPD di Tulungagung Akan Tunggu Seleksi Terbuka, Satu Sosok Baru Datang dari Jember
"Kita harus memilih calon-calon yang mengisi Jabatan itu tentunya harus sesuai bidangnya, kedua loyal dan tegak lurus bisa menjalankan kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah tersebut," tegasnya.
Patut diingat, juga ada sejumlah jabatan camat yang kosong. sehingga dilakukan penunjukkan pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan jabatan sementara.
Beberapa di antaranya merupakan pejabat definitif di lingkup OPD. Gatut mengeklaim kondisi ini tak mengganggu stabilitas kinerja di masing-masing birokrasi, baik di lingkup OPD maupun di lingkup pemerintah kecamatan. "Menurut kami tidak mengganggu karena sudah diisi," jelasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana