RADAR TULUNGAGUNG – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali kembali mengingatkan potensi ambrolnya badan jalan jalur lintas selatan (JLS) Tulungagung.
Mengingat tanah di sekitar JLS Tulungagung masih dalam proses pemadatan secara alami, sehingga berbahaya jika di atasnya diberi bangunan.
PPK JLS Tulungagung, I Made Budiana, mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lereng di sepanjang jalur tersebut agar tetap aman dan stabil. Seiring dengan meningkatnya curah hujan di wilayah selatan Jawa Timur.
Baca Juga: Tebing Pengaman Jalur Lintas Selatan Tulungagung Longsor, Dua Warung Makan Jatuh ke Bawah
Ia menegaskan bahwa lahan di sekitar JLS, khususnya di titik-titik bekas pembangunan jalan, tidak boleh diganggu atau dimanfaatkan secara sembarangan.
“Tanah di sepanjang JLS masih berproses. Pemadatan tanah membutuhkan waktu, sehingga tidak boleh ada aktivitas yang membebani lahan, terutama di area lereng atas maupun bawah,” jelas I Made Budiana saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, seluruh segmen JLS di wilayah Tulungagung, baik Lot 6, 6A, maupun 6B, masih memiliki potensi pergerakan tanah akibat perubahan beban dan kondisi cuaca ekstrem.
Baca Juga: 5 Spot Sunset Terbaik di Pantai Tulungagung, Pesona Senja di Jalur Lintas Selatan Jawa Timur
Karena itu, keberadaan bangunan-bangunan liar, warung, atau lapak PKL di atas lereng sangat berisiko, terutama jika berdiri di atas area bekas konstruksi jalan.
"Keberadaan bangunan menjadi beban tambahan bagi lahan. Struktur tanah di bekas lokasi pembangunan jalan belum sepenuhnya stabil, jadi jangan dipaksakan untuk dimanfaatkan,” tegasnya.
I Made Budiana menambahkan, proses stabilisasi lereng membutuhkan waktu cukup lama agar tanah benar-benar padat dan mampu menahan beban jalan secara optimal.
Jika area tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan, seperti mendirikan bangunan, risiko longsor dan retakan tanah bisa meningkat.
“Ini bukan bom waktu, tapi proses alami yang harus dihormati. Namun jika dibiarkan, potensi bencana bisa muncul sewaktu-waktu,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah selatan, termasuk Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, untuk melakukan langkah penertiban terhadap bangunan di sepanjang lereng JLS.
“Kami minta pemda menertibkan bangunan liar dan mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan area tersebut untuk aktivitas ekonomi. Pemanfaatan harus sesuai aturan dan tidak boleh dipaksakan,” tegas Made Budiana.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami bahwa JLS merupakan infrastruktur strategis nasional, yang memerlukan perlindungan jangka panjang agar tidak rusak akibat pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan.
“Keselamatan masyarakat dan kelestarian infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Mari sama-sama menjaga JLS agar tetap berfungsi aman dan berkelanjutan,” pungkasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana