RADAR TULUNGAGUNG – Proses serapan APBD Tulungagung hingga pertengahan Oktober ini masih belum optimal.
Tercatat, realisasi penyerapan baru mencapai 55 persen dari total APBD Tulungagung yang berada di kisaran Rp3,1 triliun (T).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hary Subagyo, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan ini disebabkan adanya anomali. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya dialami Tulungagung.
"Ini memang anomali yang terjadi tidak hanya di Tulungagung. Di kabupaten sekitar pun malah di bawah kita. Ada yang masih 40 (persen)," ujarnya.
Anomali ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya pergantian aturan, termasuk di antaranya efisiensi, hingga dinamika perubahan regulasi terkait sistem pengadaan barang dan jasa.
"Ya karena ini anomalinya pertama pergantian aturan-aturan efisiensi dan segala macam itu. Terus kaitanya dengan LKPP, kaitanya (perubahan) versi 5 ke versi 6," bebernya.
Meskipun waktu penyerapan tinggal menyisakan dua bulan hingga akhir tahun, Hary memastikan serapan anggaran tidak akan bisa menyentuh angka maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, dia memastikan bahwa pemkab akan coba mendorong agar penyerapan dapat ditingkatkan. "Ya tidak bisa seperti tahun kemarin," tegasnya.
Menurutnya, penyerapan yang masih rendah banyak terjadi di dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan.
"Yang belum itu di dinas teknis kayak PUPR terus kayak di dinas pendidikan. Karena untuk beberapa BOS itu belum terserap karena masih tidak ada kesesuaian data antara data penerima sama data yang mau diserahkan," jelasnya.
Hary menambahkan, salah satu item anggaran yang tidak terserap adalah dinas untuk pengadaan tanah uruk program Sekolah Rakyat.
Seperti yang diketahui, pemkab memilih untuk mempersiapkan lahan di sisi timur rusunawa, setelah sebelumnya memilih lahan di sisi barat SMPN 5 Tulungagung.
"(Salah satu) yang ndak terserap itu (anggaran untuk) tanah uruk Sekolah Rakyat. Itu tidak terserap karena ada pergeseran tempat," sebutnya.
Dengan berbagai kendala yang ada, target optimistis BPKAD untuk serapan hingga akhir tahun adalah di atas 90 persen. Namun, dia juga memberikan perkiraan yang lebih realistis.
"Kalau harapan saya bisa di atas 90. Tapi kalau realistisnya itu menurut saya kalau memang ini nggak ada kendala, perkiraan ya antara 80 (persen sudah) bagus," kata Hary.
Dia mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan memang kurang memungkinkan bagi pemkab untuk mengoptimalisasi serapan anggaran.
Dia kembali menekankan bahwa kondisi ini adalah murni anomali dan bukan akibat minimnya program untuk menyerap APBD. "Murni kesalahan pemda. Aturan-aturan berubah secara dinamis," akunya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana