Gegara Urusan Administrasi, Satu Desa di Tulungagung Belum Menyerap Penuh Jatah Dana Desa Tahun Ini

RADAR TULUNGAGUNG - Realisasi pencairan dana desa (DD) di Tulungagung tahun ini telah mencapai hampir 100 persen.

Dari total 257 desa penerima dana desa, hanya satu desa yang hingga awal November ini masih dalam proses pencairan karena kendala administratif.

Baca Juga: Rincian Jumlah Dana Desa 2026 untuk 29 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Timur, Daerah Kelahiranmu Dapat Berapa Tahun Depan?

Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain, menjelaskan bahwa hampir seluruh desa telah menerima pencairan dana desa secara penuh.

“Dua bulan terakhir ini progres pencairan DD di Tulungagung sudah sangat baik. Dari 257 desa, hanya tinggal satu desa yang masih belum cair karena masih ada beberapa mekanisme yang harus dilalui,” jelas Reza.

Baca Juga: 40 Saksi Sudah Diperiksa Kejari Tulungagung, Korupsi Dana Desa Tanggung Rugikan Negara Hingga Rp1,5 Miliar

Dia menambahkan, meski satu desa masih menunggu proses administrasi, secara persentase realisasi sudah mencapai sekitar 99,8 persen, atau jika dihitung secara nilai anggaran hampir 100 persen tersalurkan.

Sementara untuk alokasi dana desa (ADD), Reza menyebut pencairan belum sepenuhnya tuntas karena masih menunggu proses penandatanganan dari kepala desa.

Baca Juga: Alokasi Dana Desa Minim, Perangkat Desa di Tulungagung Tuntut Kenaikan 13 Persen

“Kalau ADD belum cair semua, karena masih butuh tanda tangan kepala desa, terutama untuk komponen bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan keuangan (BK) kepala desa. Tapi secara umum, semuanya sudah siap,” imbuhnya.

Terkait dua desa yang saat ini dijabat penjabat (PJ) kepala desa, yakni Desa Kradinan dan Desa Pakisaji, Reza memastikan proses pengisian Pj akan segera dilakukan menunggu hasil musyawarah desa (musdes).

Baca Juga: 86 Desa di Tulungagung Belum Serap Dana Desa Tahap II Dimungkinkan Terkendala Syarat Administrasi

“Kalau untuk penunjukan Pj, menunggu hasil musdes dan usulan dari BPD. Bisa dari unsur ASN di wilayah tersebut, atau jika tidak ada bisa ditunjuk dari kecamatan,” jelasnya.

Reza juga memastikan bahwa sisa dana desa yang belum dicairkan akan tetap disalurkan pada tahun ini, mengingat setiap desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada akhir tahun.

Selain itu, dia menegaskan bahwa sekitar 20 persen DD tahun 2025 akan difokuskan untuk program ketahanan pangan yang pengelolaannya akan melibatkan BUMDes.

“Dana yang belum cair itu nanti diprioritaskan untuk ketahanan pangan. Di tahun 2025, sekitar 20 persen DD akan diarahkan ke sektor ini dan dikelola oleh BUMDes,” pungkasnya. ****

Editor : Dharaka R. Perdana