TULUNGAGUNG – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2026 dipastikan telah mencapai kata sepakat antara eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasannya, diputuskan tidak ada pemangkasan anggaran dari usulan awal, dan bahkan ada kenaikan signifikan pada pos infrastruktur.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hary Subagyo menegaskan bahwa angka dalam APBD 2026 telah dikunci melalui persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kini tinggal menunggu proses administrasi di tingkat provinsi.
"Sudah final. Ini persetujuan bersama dengan DPRD. Dan nanti juga kita sampaikan evaluasi gubernur," kata dia.
Laki-laki yang karib disapa Hary ini menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya tidak akan mengubah substansi angka yang telah disepakati. Proses ini hanya bersifat evaluatif dari pemerintah provinsi sebelum anggaran tersebut benar-benar dijalankan di tahun depan.
"Yang finalnya itu nunggu evaluasi dari gubernur setelah persetujuan ini," tambahnya.
Disinggung ihwal pemotongan anggaran, Hary memastikan bahwa APBD untuk Kabupaten Tulungagung tetap utuh sesuai dengan rencana awal tanpa ada pengurangan pos-pos krusial yang telah direncanakan sebelumnya.
"Ndak ada perubahan itu. Jadi sudah final, sudah ada kesepakatan pembahasan dengan dewan," jelasnya.
Secara akumulatif, total APBD Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2026 dipatok di angka Rp 3,2 triliun (T), di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 200 miliar (M) jika dibandingkan dengan usulan rancangan awal yang diajukan sebelumnya.
Sorotan utama dalam postur anggaran tahun depan ada pada belanja infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang mendapat porsi jumbo dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dia merinci bahwa alokasi untuk perbaikan fisik jalan melonjak drastis hingga menyentuh angka ratusan miliar rupiah.
"Untuk jalan ada tiga kali (dari tahun ini), sekitar Rp 312 miliar. Kalau tahun-tahun kemarin kan cuma Rp 80 sampai 100 miliar," ungkapnya.
Kenaikan anggaran infrastruktur yang cukup mencolok ini, menurut Hary, bukan tanpa alasan. Kebijakan ini jadi salah satu bentuk realisasi visi-misi kepala daerah yang menempatkan aksesibilitas fisik sebagai janji politik.
"Ya tetap sesuai dengan visi-misi Pak Bupati. Kita ada beberapa skala prioritas. Tapi yang paling kita push itu yang infrastruktur jalan, sesuai dengan janji politik Pak Bupati," paparnya.
Terkait titik sasaran pengerjaan, anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada jalan sirip Jalur Lintas Selatan (JLS), melainkan menyasar seluruh ruas jalan di Tulungagung yang masuk dalam kategori kerusakan berat dan membutuhkan penanganan mendesak.
"Semuanya yang ada skala prioritas, yang kerusakannya parah," terangnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra