RADAR TULUNGAGUNG - Setelah aksi besar warga Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung, meledak pada Selasa (2/12) terkait dugaan dampak pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung, kini respons datang dari level lebih tinggi.
Tim Pengaman Proyek Strategis (PPS) Kejati Jawa Timur turut turun langsung ke wilayah Tulungagung.
Menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar keluhan kecil, melainkan persoalan serius yang menuntut penyikapan cepat.
Anggota Tim PPS Mujiarto menyatakan dirinya hadir langsung di lapangan, menyaksikan kondisi longsor serta mendengar langsung tuntutan warga.
“Kemarin setelah aksi warga, saya turun sendiri melihat kondisi. Karena saya orang Tulungagung, saya tidak mungkin diam,” tegasnya ketika dikonfirmasi, Rabu (3/12).
Mantan Kajari Tulungagung ini menegaskan bahwa sebagai tim pengawal proyek strategis nasional, ia ditugaskan untuk memastikan pembangunan JLS tidak terganggu, namun juga tidak boleh mengabaikan keresahan warga.
“Ada keluhan masyarakat, kita cari solusi. Tuntutan masyarakat sudah disepakati oleh pihak PU, PUPR, dan penyedia jasa,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa setelah demo dan audiensi sebelumnya di gedung DPRD, seluruh pihak akhirnya memutuskan mempercepat penanganan kerusakan yang dianggap terkait proyek pembangunan JLS tersebut.
Mujiarto pun mengakui kondisi longsor memang berat dan parah. “Rumah warga di bawah itu sudah hancur, bebatuan turun semua. Kondisinya parah,” terangnya.
Namun, Mujiarto menegaskan bahwa dari tinjauan PPS Kejati Jatim, kejadian ini lebih disebabkan struktur alam tanah lempung yang mudah longsor akibat air, bukan kesalahan teknis pekerjaan PT HK Gala.
“Tanah lempung, kalau kena air ya longsor. Secara aturan, tidak ada pelanggaran dari pihak PT HK. Ini murni kondisi alam,” imbuhnya.
Pernyataan ini tentu memancing tanda tanya besar, Jika bukan karena kesalahan teknis, mengapa warga justru paling terdampak ketika pembangunan JLS berlangsung?
Warga sejak awal menilai aktivitas proyek memperparah kerentanan lereng dan mengubah aliran air, sehingga memicu longsor.
Namun narasi resmi dari PPS Kejati Jatim tetap konsisten seperti semula. “Tidak ada kesalahan teknis.” ungkapnya.
Mujiarto menegaskan bahwa pihak PUPR dan PT HK Gala sudah berkomitmen mempercepat penanganan.
“Dalam waktu satu sampai satu setengah bulan Insyaallah tuntas. 5 Desember mulai dikerjakan.” katanya.
Baca Juga: Truk Tangki Pengangkut Solar Terguling di JLS Tulungagung - Trenggalek, Sopir Menghilang
Ia menegaskan bahwa tugas PPS bukan masuk ke teknis pengerjaan, melainkan mengamankan proyek dari hambatan non-teknis, termasuk keresahan warga, agar pembangunan strategis nasional tidak terhenti.
“Kita memang bukan di teknis. Kita hanya memastikan tidak ada gangguan yang menghambat jalannya proyek.” kata pria paro baya ini.
Meski PPS telah turun, warga sebelumnya sudah menyatakan sikap keras. Jika PT HK Gala atau instansi terkait mengingkari janji, aksi besar dengan jumlah massa lebih banyak akan kembali digelar.
Dengan warga yang selama berbulan-bulan merasa disodorkan janji tanpa realisasi, komitmen 5 Desember ini akan menjadi penentu apakah konflik panjang ini mereda atau justru membesar. ****
Editor : Dharaka R. Perdana