RADAR TULUNGAGUNG – Di tengah meningkatnya tensi antara warga Desa Ngrejo dan pelaksana proyek jalur lintas selatan (JLS), Tim Pengaman Proyek Strategis (PPS) Kejati Jawa Timur memastikan bahwa pembangunan proyek nasional di Tulungagung itu tetap akan berjalan sesuai jadwal.
Kepastian ini ditekankan setelah PPS turun langsung melihat kondisi lapangan dan berdialog dengan berbagai pihak terkait di Tulungagung.
Anggota PPS, Mujiarto, menjelaskan bahwa tugas tim bukan mengurusi aspek teknis konstruksi, tetapi menjaga agar proyek strategis nasional tidak terganggu oleh hambatan non-teknis seperti protes warga, konflik sosial, atau permasalahan lapangan lainnya.
Baca Juga: Legalitas BBM Dipertanyakan dalam Kasus Kecelakaan Truk Tangki Berisi BBM di JLS Tulungagung
“Kita memang bukan di teknis. Kita hanya memastikan tidak ada gangguan yang menghambat jalannya proyek,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PPS tidak menutup mata terhadap keresahan warga yang menilai pembangunan JLS memperparah kerusakan lereng.
Setelah audiensi dengan warga, Dinas PU, Kementerian PUPR, dan PT HK Gala sepakat melakukan percepatan penanganan kerusakan.
“Tuntutan masyarakat sudah disepakati oleh pihak PU, PUPR, dan penyedia jasa,” ujar Mujiarto. Ia memastikan komitmen itu bukan sekadar janji kosong.
Pekerjaan perbaikan, penguatan lereng, hingga pembenahan aliran air ditargetkan dimulai pada 5 Desember. “Dalam waktu satu sampai satu setengah bulan Insyaallah tuntas,” imbuhnya.
Bagi PPS, yang terpenting adalah memastikan keresahan warga tidak berkembang menjadi hambatan yang dapat menghentikan proyek.
“Kita hadir untuk memastikan stabilitas sosial. Proyek harus terus berjalan, tapi keluhan masyarakat harus ditangani,” tegasnya.
Sementara itu, warga Ngrejo masih berada dalam posisi waspada. Dalam aksi besar 2 Desember lalu, mereka menyampaikan ultimatum keras bahwa jika perbaikan tidak segera dimulai, aksi susulan dengan massa yang lebih besar akan digelar.
Selama berbulan-bulan, warga merasa hanya diberi janji tanpa realisasi, sehingga kesabaran mereka sudah menipis.
Komitmen 5 Desember menjadi titik krusial, apakah konflik panjang di lereng JLS akan mereda atau justru memuncak.
Jika penanganan berjalan cepat, stabilitas di kawasan Ngrejo bisa kembali pulih. Namun jika kembali molor, aksi lanjutan berpotensi lebih besar dan lebih sulit dikendalikan.
Dengan PPS turun langsung, publik kini menunggu apakah kehadiran lembaga ini benar-benar menjadi jembatan penyelesaian atau sekadar penguat narasi bahwa proyek nasional harus tetap berjalan apa pun risikonya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana