TULUNGAGUNG – Gerbong mutasi di lingkup Pemkab Tulungagung kembali bergerak di ujung tahun anggaran 2025. Bupati Gatut Sunu Wibowo memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama pada Kamis (11/12) di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa.
Ditemui usai acara, Bupati Gatut Sunu Wibowo menerangkan bahwa keputusan untuk menggeser posisi strategis ini merupakan hasil dari rangkaian mekanisme. Yakni, melibatkan tim panitia seleksi (pansel) yang telah menggelar penilaian di Surabaya beberapa waktu lalu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Proses mekanisme ini tentunya sudah dijalankan (sesuai dengan) aturan dan undang-undang. Beberapa hari yang lalu pelaksanaan proses itu sudah dilaksanakan oleh tim pansel yang dilaksanakan di Surabaya. Dan itu tentunya sesuai aturan dan undang-undang yang sudah diberlakukan," ujarnya.
Ada 15 pejabat yang digeser dalam mutasi kali ini. Mereka terbagi dalam dua gerbong berbeda. Yaitu, lima pejabat di yang dilantik dari hasil lelang jabatan. Dan 10 pejabat yang dilantik dari hasil rangkaian proses mutasi jabatan.
Lima pejabat yang dilantik dari proses lelang jabatan di antaranya, Desi Lusiana Wardani yang sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes kini menjadi Kepala Dinkes, M Ardian Candra yang sebelumnya Sekretaris Satpol PP menjadi Kepala Disbudpar, Erwin Novianto sebelumnya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan menjadi Kepala Dinas PUPR, Reni Prasetyawati Eka Wulandari sebelumnya
Sekretaris Bapenda menjadi Kepala Dinsos, dan dr Zuhrotul Aini yang sebelumnya Wadir kini menjadi Direktur RSUD dr Iskak.
Di gerbong mutasi, Sudarmaji yang sebelumnya menjabat Sekwan DPRD kini menjadi Kalaksa BPBD, Sony Welly Ahmadi sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala DKP, Agus Suswantoro sebelumnya Kepala DKP menjadi Kepala Disnakkeswan, Robinson Pasaoran Nadeak Kalaksa BPBD menjadi Kepala Diskan, dan Rahandi Puspita Bintara sebelumnya Kepala Disdik menjadi Sekwan DPRD.
Lalu, Tri Hariadi dari Sekda menjadi Kepala Disnakertrans, Hartono AP dari Kepala
Dinas Damkarmat menjadi Kepala Satpol PP, Esti Purwanti dari Irban I Inspektoran menjadi Inspektur, Lugu Tri Handoko dari Kepala Dinas Perikanan menjadi Kepala Dinas Damkarmat, dan Mulyanto dari Kepala Disnakkeswan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA.
Disinggung mengenai evaluasi spesifik yang menjadi dasar utama pergeseran Sekda, bupati menegaskan bahwa segala keputusan diambil berdasarkan hasil tes kompetensi yang hasilnya diketahui secara utuh oleh tim pansel sebagai dasar pelantikan hari ini.
"Yang jelas kemarin waktu ikut tes itu kan yang tahu kan juga tim, pansel. Jadi atas dasar itu kita akhirnya melaksanakan kegiatan hari ini," tambahnya.
Pascapelantikan, kursi jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di Tulungagung dipastikan mengalami kekosongan pejabat definitif. Untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, Bupati memutuskan untuk segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh) sembari menunggu proses lelang jabatan atau open bidding selanjutnya.
"Sementara belum ada. Sementara (akan diisi oleh) plh," jelasnya singkat.
Terkait mekanisme pengisian definitif nantinya, Gatut memastikan prosesnya akan kembali dibuka secara transparan.
"Pastinya, akan dilaksanakan dengan (mekanisme yang sesuai) aturan dan undang-undang," tegasnya.
Di luar isu pergeseran Sekda, Bupati memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk segera bekerja ekstra cepat, mengingat sisa waktu tahun anggaran 2025 sangat mepet dan penyerapan anggaran harus tetap optimal.
"Sisa waktu kan tinggal beberapa hari. Harapan kami agar anggaran ini bisa terserap secara maksimal di sisa waktu beberapa hari di akhir tahun 2025," tandasnya.
Itu artinya, masih ada lima jabatan eselon II yang lowong di lingkup pemkab. Rinciannya, jabatan sekda, kepala DPMD, kepala Dispendik, kepala Disperkim, dan kepala DLH. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra