RADAR TULUNGAGUNG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung kembali melakukan pemetaan terhadap keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). Utamanya pada unit yang bergerak di sektor pariwisata.
Tujuannya untuk memastikan kondisi riil manajemen pengelolaan unit usaha tersebut pascapandemi dan dinamika perubahan tren wisata lokal terkini di Tulungagung.
Baca Juga: Distribusi Perdana SPPG Polres Tulungagung 2 di Desa Jarakan, Dua Desa Terima 966 Paket Makanan
Kabid ketahanan ekonomi dan lingkungan, Wahyu Yuniarko menjelaskan, geliat wisata desa di Tulungagung yang sempat meredup kini perlahan mulai menampakkan aktivitas operasional kembali.
Terutama seiring dengan masuknya berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan yang memicu diversifikasi konsep wisata di tingkat desa.
“Ini mulai bergeliat kembali. Kita sebutnya wisata desa. Ada yang memadupadankan antara wisata desa dan edukasi. Jadi di satu titik ada wisata, terus ada peternakan kambing, itu sekaligus selain budayanya juga dibuat wisata,” sebutnya.
Selain adanya upaya integrasi antara sektor pariwisata dan edukasi peternakan, Wahyu juga menyoroti adanya pergeseran tren pola pengelolaan.
Unit usaha desa kini tidak lagi semata-mata mengandalkan wahana permainan konvensional, melainkan mulai bertransformasi menjadi destinasi yang menonjolkan sisi kuliner untuk menjaga keberlangsungan pendapatan.
“Termasuk yang kedua juga ada peralihan. Yang kemarin wisata konvensional, sekarang mulai beranjak kepada wisata kuliner seperti yang di Nangkula Park,” sambungnya.
Baca Juga: OJK dan LJK Tanam Ratusan Pohon di TPA Winongo: Dari Tempat Sampah Menjadi Wisata Hijau
Berdasarkan data inventarisasi terbaru yang dikantongi oleh dinas, puluhan desa di Tulungagung tercatat masih mempertahankan unit usaha pariwisata mereka secara administratif.
Meskipun dalam praktiknya menghadapi fluktuasi jumlah pengunjung yang cukup dinamis dan tantangan operasional yang tidak ringan. “Semua masih ada. Desa yang ada wisatanya 42,” jelasnya.
Lebih jauh, Wahyu tidak memungkiri bahwa kemunculan menjamurnya desa wisata pada kisaran 2020 silam lebih banyak didorong momentum ketersediaan anggaran dana desa, serta tingginya kebutuhan psikologis masyarakat akan hiburan di tengah pembatasan sosial.
Sayangnya kerap kali terjebak pada semangat pembentukan awal tanpa disertai rencana bisnis jangka panjang yang matang.
“Pembentukan pertama kan euforia dulu. Karena ada dana desa, terus ayo rame-rame bikin wisata. Memang zaman itu tahun 2020-an, dan sebelumnya kan kondisi (pandemi) Covid-19 itu kan butuh refreshing,” bebernya.
Dia juga memberi catatan kritis bahwa tantangan terberat bagi pengelola BUMDes saat ini bukan lagi sekadar pada pembangunan fisik wahana.
Melainkan menuntut kemampuan manajerial untuk melakukan pembaruan wahana secara berkala, menyusun paket wisata yang variatif, serta agresivitas dalam melakukan publikasi ke berbagai lembaga pendidikan maupun instansi.
Wahyu menegaskan bahwa tanpa adanya terobosan baru dalam manajemen pengelolaan, potensi wisata desa yang sudah dibangun dengan biaya besar tersebut terancam mangkrak dan ditinggalkan oleh pengunjung yang cenderung cepat bosan.
“Memang awal-awalnya pasti ramai dulu. Tapi di tengah-tengah jalan, kalau nggak ada inovasi ya pasti sepi,” tambahnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana