Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Empat Kursi Pimpinan OPD di Tulungagung Tak Bertuan, Bupati Gatut Sunu Ogah Kesusu Mengisi dengan Alasan Begini

Aditya Yuda Setya Putra • Senin, 15 Desember 2025 | 04:53 WIB

Ilustrasi kursi kepala OPD yang masih lowong di Tulungagung.
Ilustrasi kursi kepala OPD yang masih lowong di Tulungagung.

RADAR TULUNGAGUNG – Mutasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di empat OPD di lingkup Pemkab Tulungagung  yang masih lowong tampaknya belum akan terisi dalam waktu dekat.

Pasalnya, pimpinan daerah Tulungagung mengisyaratkan memilih langkah hati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam menentukan figur pejabat definitif.

Baca Juga: Bupati Gatut Sunu Lantik 15 Pejabat Eselon II Hasil Proses Lelang dan Mutasi di Lingkup Pemkab Tulungagung

Untuk diketahui, empat OPD yang dimaksud rinciannya kepala DPMD, kepala dispendik, kepala disperkim, dan kepala DLH. Lalu, hingga berita ini ditulis pada Jumat (12/12), jabatan sekda juga masih lowong.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo​ mengaku bahwa belum menetapkan target waktu spesifik mengenai kapan lelang jabatan atau pengisian kursi kosong tersebut akan dieksekusi.

Baca Juga: Daftar Pejabat Pemkab Tulungagung yang Dilantik dan Dimutasi Bupati Gatut Sunu Wibowo, Pergeseran Sekda Tri Hariadi Jadi Sorotan

Mengingat, proses penentuan pejabat memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak salah pilih.

Gatut menegaskan bahwa penempatan pejabat eselon II membutuhkan analisis mendalam terkait kompetensi figure.

Karena itu, pihaknya membutuhkan waktu lebih lama untuk memetakan siapa saja birokrat yang dinilai mampu mengemban beban kerja di posisi-posisi strategis tersebut.

Baca Juga: Dimutasi Jadi Kepala OPD Tulungagung, Sekda Tri Hariadi Tak Hadiri Acara Pelantikan

"Kita harus melihat siapa yang pantas di sana, menganalisis siapa yang mampu dan menempati tempat itu kan perlu waktu," terangnya.

​Sikap kehati-hatian ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati menekankan bahwa dirinya menghindari potensi ketidakmaksimalan kinerja organisasi akibat penunjukan pejabat yang dilakukan secara gegabah atau asal cepat terisi saja.

Baca Juga: Sidang MK Ramai Kritik: Gugatan Pensiun Seumur Hidup DPR Disorot, Pemohon Singgung Kasus Ahmad Dhani hingga Pencitraan Pejabat

Menurut dia, lebih baik proses pengisian jabatan sedikit tertunda atau mundur dari ekspektasi awal, asalkan pejabat yang terpilih nantinya benar-benar memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu berlari kencang sesuai dengan visi misi kepala daerah.

"Kita tidak ingin salah. Kita tidak pengin menuju seseorang itu kerjanya tidak maksimal, kerjanya tidak bisa kencang seperti harapan kita," tambahnya.

​Dia menambahkan, efektivitas kinerja birokrasi menjadi prioritas utama di atas kecepatan pengisian jabatan itu sendiri.

"Daripada kita terlalu keburu-buru biar agak mundur sedikit, tapi kerjanya bisa maksimal," tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto, memastikan bahwa proses tersebut akan dilakukan di kemudian hari tanpa merinci jadwal pastinya. "Nanti menyusul," ucap Soeroto singkat. ****

Editor : Dharaka R. Perdana
#Gatut Sunu #Pemkab Tulungagung #Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama #JPTP