TULUNGAGUNG – Pascapergeseran Tri Hariadi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), teka-teki sosok pengganti sekda Tulungagung definitif memantik analisis dari berbagai pihak. Termasuk kalangan akademisi yang menilai faktor loyalitas bakal jadi variabel utama.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bhinneka (UBHI) PGRI Tulungagung, Andreas Djatmiko, memberi pandangan tajam terkait dinamika birokrasi di Kota Marmer ini.
Menurut dia, penunjukan Kepala BKPSDM, Soeroto, sebagai pelaksana harian (plh) sekda sekaligus calon tunggal penjabat (pj) sekda yang diusulkan ke gubernur, memberikan sinyal kuat ke mana arah bandul keputusan Bupati Tulungagung akan bermuara.
Selain itu, dia juga menyoroti adanya benang merah antara pernyataan bupati saat pelantikan dengan sosok yang digadang-gadang bakal mengisi pos strategis tersebut.
“Kalau saya pribadi mencermati statement keyword tegak lurus dari Bapak Bupati saat pelantikan semalam. Bisa jadi Pak Soeroto yang mungkin saat ini masih terlihat tegak lurus dengan Bupati,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menjabarkan bahwa dalam kacamata politik praktis, kebutuhan kepala daerah terhadap sosok 'pembantu' yang memiliki loyalitas tinggi adalah hal yang lumrah, terutama mengingat masa jabatan saat ini yang krusial untuk menata pondasi kekuasaan di masa depan.
Dia menilai langkah ini bukan sekadar pengisian jabatan kosong, melainkan bagian dari skenario jangka panjang.
“Apapun itu, yang jelas kalau secara politisinya, bupati ini kan butuh seorang pembantu kan yang loyal sama beliaunya. Ini masih satu kali jabatan, masih satu periode. Ini juga salah satu strategi untuk menyiapkan tahun 2029 nanti,” tuturnya.
Meski demikian, publik tentu menanti apakah nama Soeroto akan benar-benar dikukuhkan atau muncul nama lain. Namun bagi Andreas, siapapun nama yang keluar nanti, kriteria utamanya tidak akan jauh dari preferensi subjektif kepala daerah.
“Karena siapapun nanti yang akan jadi Sekda Kabupaten Tulungagung, dapat dipastikan orang yang tegak lurus atau sesuai dengan yang diinginkan oleh bupati,” tegasnya.
Kendati realitas politik seringkali menuntut loyalitas sebagai mata uang utama, Andreas tetap memberikan catatan kritis agar Bupati Tulungagung tidak mengabaikan aspek profesionalitas dalam menunjuk pejabat tinggi pratama.
Dia mengingatkan bahwa idealisme birokrasi harus tetap dijaga dengan menempatkan sistem meritokrasi di atas sekadar hitung-hitungan politik, demi menjamin kinerja pemerintahan yang optimal dan pelayanan publik yang prima.
“Kalau secara idealnya harusnya bupati lebih pada meritokrasi ya. Lebih profesional dalam mengemban tugasnya. Dan tentunya pengalaman birokrasinya akan lebih bagus daripada yang ditunjuk hanya karena kepentingan atau itung-itungan politik semata,” ucap Andreas.
Pentingnya sosok birokrat murni yang profesional ini, menurut Andreas, menjadi semakin vital ketika melihat latar belakang pemimpin daerah saat ini. Kombinasi kepala daerah yang berangkat dari dunia usaha memerlukan penyeimbang dari kalangan birokrat ulung yang mampu menerjemahkan visi politis ke dalam bahasa teknis pemerintahan tanpa hambatan komunikasi.
“Yang terpenting adalah sistem komunikasinya saja harus dibangun sebaik-baiknya, mengingat background daripada bupati dan wabup saat ini adalah sama-sama pengusaha,” tandasnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra