RADAR TULUNGAGUNG – Isu keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung kembali mencuat di awal tahun 2026.
Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap pola kepemimpinan Bupati Gatut Sunu Wibowo yang dinilainya terkesan arogan dan minim melibatkan peran wakil kepala daerah.
Ahmad Baharudin mengaku bahwa selama ini tidak pernah dilibatkan dalam manajemen pemerintahan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan strategis.
Salah satunya terkait pelantikan 141 pejabat eselon III dan IV yang baru-baru ini digelar Pemkab Tulungagung.
Menurutnya, tidak dilibatkannya wakil bupati berdampak pada terhambatnya penyaluran aspirasi masyarakat yang kerap disampaikan kepadanya.
“Jika saya tidak dilibatkan dalam perencanaan, tentu saya tidak bisa menindaklanjuti atau memperjuangkan usulan-usulan dari masyarakat,” ujarnya.
Baharudin menegaskan bahwa tidak dilibatkannya bukan hanya terjadi pada pelantikan pejabat, melainkan juga dalam pembahasan manajemen pemerintahan, pembangunan, hingga pengelolaan anggaran daerah.
Kondisi ini, kata dia, membuat fungsi wakil bupati tidak berjalan optimal. Ahmad Baharudin juga berpendapat bahwa tidak difungsikannya wakil bupati dalam hal mutasi perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pimpinan di Kabupaten Tulungagung sangat arogan.
"Pada waktu mutasian kemarin tidak melibatkan wakil bupati dan tidak memfungsikan baperjakat, berarti itu kelihatan banget bahwa pimpinan di Kabupaten Tulungagung ini arogan," tegasnya.
Terkait pelantikan pejabat, Ahmad Baharudin menilai kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.
Dia menyoroti masih adanya jabatan yang kosong, baik karena belum terisi maupun akibat mutasi yang justru menimbulkan kekosongan baru.
Selain itu, dia juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara jabatan dan kompetensi, latar belakang pendidikan, hingga kondisi sosial dan ekonomi pejabat yang dilantik.
“Ada jabatan yang tidak linier dengan keilmuan. Ada juga penempatan yang jauh dari tempat tinggal sehingga kurang efisien. Ini bisa berdampak pada kinerja,” katanya.
Dia juga mengingatkan munculnya kecemburuan sosial di masyarakat yang memicu dugaan adanya kedekatan personal atau praktik nepotisme.
Meski melontarkan kritik tajam, Ahmad Baharudin menegaskan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil bupati, termasuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ASN serta membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dia menyebut kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol agar tata kelola pemerintahan Tulungagung lebih baik.
Dia kembali menegaskan bahwa tidak difungsikannya peran wakil bupati maupun mekanisme pertimbangan jabatan mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak sehat.
Ke depan, Ahmad Baharudin berharap terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang lebih baik. “Kami maju berpasangan, mendaftar ke KPU berpasangan, berjuang dan berkampanye bersama.
Harapannya, saat menjalankan pemerintahan juga dilakukan bersama-sama, saling berdiskusi demi kemajuan masyarakat dan Pemkab Tulungagung,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan wakil bupati tersebut, ketika dikonfirmasi di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa pada Rabu (7/1), Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memilih bersikap tenang dan tidak memperpanjang polemik.
Dia menilai apa yang disampaikan wakil bupati merupakan hak pribadi dan patut untuk dihormati. “Tidak apa-apa, mungkin waktu itu ada sesuatu yang saya tidak tahu. Kita hargai saja. Kita sabar,” ujarnya.
Terkait klaim adanya aspirasi masyarakat kepada wakil bupati yang tidak tertindaklanjuti, Gatut Sunu menyebut hal tersebut sah-sah saja.
Menurut dia, setiap pejabat memiliki pendapat masing-masing. “Saya pimpinan pemerintah daerah, tentu menghargai pendapat Pak Wabup. Komunikasi juga masih berjalan, insya Allah,” katanya.
Soal dugaan nepotisme dan arogansi kepemimpinan yang disinggung wakil bupati, Gatut Sunu menegaskan tidak ingin berandai-andai.
“Itu kan dugaan. Saya tidak mau menanggapi lebih jauh. Yang bisa menilai adalah masyarakat,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa sebagai bupati memiliki kewenangan yang diatur undang-undang. “Saya punya niat baik. Tujuan saya baik untuk masyarakat Tulungagung. Semua yang saya lakukan sesuai aturan dan perundang-undangan,” pungkasnya.
Editor : Sandy Sri Yuwana