TULUNGAGUNG – Kiprah fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung sepanjang 2025 patut diacungi jempol.
Hal ini terlihat dalam laporan kinerja dan berbagai perjuangan politik sepanjang tahun 2025 kepada masyarakat.
Laporan tersebut dikemas dalam agenda “Laporan Kepada Rakyat” dan disampaikan secara terbuka kepada awak media di Kota Marmer pada Selasa (6/1/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Sumarno, mengatakan bahwa seluruh anggota fraksi yang tersebar di masing-masing komisi telah menjalankan fungsi representasi rakyat melalui penyaluran dan pengawalan aspirasi masyarakat lewat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2025.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan fraksi PDI Perjuangan melalui komisi A dalam mengawal perjuangan tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Hasilnya sebanyak 5.415 tenaga honorer di Kabupaten Tulungagung secara serentak menerima petikan SK PPPK Paruh Waktu dari Bupati Tulungagung di Stadion Rejoagung pada Rabu (31/12/2025) lalu.
“Rinciannya, tenaga teknis sebanyak 2.885 orang, tenaga kesehatan 1.628 orang, dan tenaga guru 902 orang,” ujar Sumarno.
Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga aktif melakukan kerja-kerja kerakyatan lainnya sepanjang 2025.
Di antaranya, penguatan sektor UMKM melalui pemberian peralatan usaha serta pelatihan keterampilan seperti menjahit, sablon, dan pelatihan produktif lainnya.
Di sektor ketahanan pangan, fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut mendorong pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi, serta mendorong pemerintah daerah berkontribusi langsung dalam pengembangan potensi wisata desa.
“Melalui program Bantuan Keuangan (BK), kami memberikan stimulan kepada desa untuk pelatihan sumber daya manusia sekaligus pendampingan dari sisi anggaran,” jelasnya.
Dalam bidang pertanian, fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara di sektor kesehatan, fraksi PDI Perjuangan melakukan pendampingan pembiayaan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan jalur penerima bantuan iuran daerah (PBID) maupun jalur mandiri, sekaligus mengawal terwujudnya universal health coverage (UHC) di Tulungagung.
“Melalui komisi C, kami terus mengawal alokasi anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” ungkap Sumarno.
Untuk sektor pendidikan, fraksi PDI Perjuangan mendorong pengalokasian anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui pokir DPRD, fraksi PDI Perjuangan juga mengawal program rumah tidak layak huni (RTLH) serta program jambanisasi guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
“Kami melihat masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga program ini terus kami kawal,” tambahnya.
Di bidang kesejahteraan sosial, fraksi PDI Perjuangan turut mengawal proses verifikasi dan validasi DTSEN agar pendataan penerima bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok lansia dan disabilitas. Tidak hanya melalui pemberian alat bantu, tetapi juga penguatan ekonomi untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka.
“Termasuk juga memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji, marbot masjid, dan petugas tempat ibadah agama lainnya,” pungkas Sumarno. (*/c1/rka)
Editor : Didin Cahya Firmansyah