RADAR TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penyusunan tersebut diawali melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Rapat Prajamukti, pada Senin (26/1), sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan, RKPD 2027 disusun mengacu pada visi pembangunan daerah, yakni pembangunan sumber daya manusia berakhlak mulia, penguatan potensi ekonomi lokal bernilai tambah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Visi tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan di Tulungagung dalam tahun perencanaan mendatang," jelasnya.
Menurut dia, untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Tulungagung menetapkan lima misi pembangunan.
Masing-masing penguatan perekonomian dan hilirisasi guna meningkatkan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal dan pembangunan dari desa, pembangunan infrastruktur dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bebas dari praktik korupsi.
Dari lima misi tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam RKPD 2027.
Gatut menyebutkan, banyak masukan yang disampaikan masyarakat dalam forum konsultasi publik terkait kondisi infrastruktur di berbagai wilayah yang dinilai rusak dan belum tertangani secara optimal selama bertahun-tahun.
“Infrastruktur menjadi prioritas utama dalam RKPD 2027. Banyak ruas jalan dan fasilitas umum yang harus diselesaikan hingga 2029. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami sebagai kepala daerah,” tegasnya.
Dia menambahkan, FKP memiliki peran strategis dalam proses penyusunan RKPD karena menjadi wadah menjaring aspirasi masyarakat, tokoh, serta pemangku kepentingan lainnya.
Seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027 sebelum ditetapkan pada tahapan berikutnya.
“Forum ini wajib dilaksanakan agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan amanah,” ujarnya.
Gatut juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas dalam RKPD 2027 sangat bergantung pada dukungan anggaran.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk itu, Pemkab Tulungagung terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Bappenas dan DPR RI, guna memastikan kesinambungan dukungan anggaran.
“Kami berharap pada 2027, pemerintah pusat tetap memberikan kepercayaan dan dukungan anggaran kepada Kabupaten Tulungagung, tentu dengan pelaksanaan yang taat aturan dan perundang-undangan,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri