RADAR TULUNGAGUNG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, menegaskan fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama usulan masyarakat.
Forum tersebut digelar di Aula Kantor Desa Kendalbulur, Kamis (9/2), sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Anggota Fraksi PKB DPRD Tulungagung Khamim, menegaskan Musrenbang kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan kebutuhan riil masyarakat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah dan tidak berhenti sebatas agenda seremonial.
“Musrenbang adalah forum resmi pemerintah daerah. DPRD hadir untuk menyerap dan mengawal aspirasi agar benar-benar masuk dalam perencanaan prioritas,” jelasnya.
Ia menekankan fungsi penganggaran DPRD menjadi kunci agar usulan hasil Musrenbang dapat direalisasikan melalui APBD 2027.
Menurutnya, pengawalan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Kami memastikan usulan prioritas Kecamatan Boyolangu dapat didanai dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Khamim menyebut mayoritas usulan Musrenbang Boyolangu masih didominasi pembangunan fisik dan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, talut, dan irigasi.
Kondisi tersebut dinilai sebagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Sementara itu, Camat Boyolangu Yusuf Riadi menjelaskan setiap desa dibatasi maksimal tiga usulan prioritas yang telah direkap melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disampaikan kepada Bappeda.
“Setiap desa memiliki persoalan berbeda, namun secara umum masih didominasi kebutuhan infrastruktur,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh usulan telah melalui musyawarah berjenjang mulai tingkat dusun hingga desa, sehingga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Pihak kecamatan, kata dia, berkomitmen mengawal usulan tersebut hingga Musrenbang tingkat kabupaten.
Selain infrastruktur, sejumlah usulan nonfisik turut muncul, seperti pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, peningkatan gizi, dan jambanisasi.
Namun keterbatasan Dana Desa membuat prioritas pembangunan fisik masih mendominasi hingga sekitar 80 persen.
"Pemerintah kecamatan berharap usulan prioritas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boyolangu," tegas Yusuf. (rin/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri