RADAR TULUNGAGUNG – Ratusan guru dan tenaga kependidikan (tendik) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2) siang.
Mereka mengadu kepada para wakil rakyat tentang perbaikan gaji yang dinilai jauh dari kata layak.
Dalam aksi tersebut, para guru duduk bersila di jalan depan gedung dewan.
Mereka melantunkan doa-doa untuk Tulungagung agar lebih baik, sembari menyuarakan harapan agar kesejahteraan guru P3K paruh waktu mendapat perhatian serius.
Saat ini, para guru P3K paruh waktu yang baru saja diangkat mayoritas hanya menerima gaji Rp 350 ribu per bulan.
Gaji yang diterima tersebut dinilai tidak setara dengan beban kerja yang diemban. Setelah dipotong iuran wajib, uang yang bisa diambil dari ATM tinggal sekitar Rp 300 ribu.
Ketua PGRI Tulungagung, Muhadi, menyebut terdapat 1.628 guru dan tendik P3K paruh waktu di Tulungagung yang terdampak kebijakan tersebut.
“Hal yang menjadi tuntutan rekan-rekan, pertama tentu perbaikan gaji yang layak. Layak bagi kemanusiaan. Gaji yang mereka terima sekarang sangat tidak layak untuk hidup seorang manusia, apalagi yang sudah berkeluarga,” tegas Muhadi.
Tuntutan selanjutnya adalah penempatan ASN P3K paruh waktu sesuai analisis jabatan.
Muhadi mengungkapkan, sebanyak 201 guru ASN P3K paruh waktu tidak mendapatkan kelas atau jam mengajar di sekolah.
Kondisi itu berdampak serius karena sertifikasi mereka tidak bisa cair.
Padahal sebelumnya, para guru honorer tersebut bisa menerima penghasilan sekitar Rp 1,9 juta dari sertifikasi serta tambahan sekitar Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta dari sekolah.
Kini, seluruh penghasilan itu hilang dan hanya tersisa Rp 350 ribu per bulan.
“Ini masalah hidup dan masalah perut. Masalah kebutuhan pokok bagi adik-adik kita guru P3K paruh waktu. Tidak mungkin orang bisa hidup layak dengan Rp 300 ribu,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD Tulungagung, para guru dijanjikan bahwa persoalan tersebut akan segera dibahas dan direalisasikan.
DPRD disebut akan menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah dan dinas terkait pada pekan depan.
“Kalau pertemuan tadi bagus, dialog bagus. Tapi hasilnya itu yang kita tunggu. Untuk apa dialog kalau nanti hasilnya tidak nyata. Sebelum hak mereka diterima sesuai standar hidup yang layak, kami belum bisa mengatakan puas,” tegas Muhadi.
Muhadi menegaskan, para guru tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya ingin diperlakukan adil dan dihargai secara layak sebagai pendidik.
“Mereka ini guru. Tidak menuntut berlebih. Hanya ingin dihargai secara layak dan diperlakukan secara adil,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri