RADAR TULUNGAGUNG - Menindaklanjuti aksi ratusan guru dan tenaga kependidikan (tendik) P3K paruh waktu di depan Gedung DPRD Tulungagung, Rabu (11/2), Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, seusai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan guru, berjanji akan memperjuangkan hak mereka agar mendapatkan penghasilan yang lebih layak.
Di hadapan para guru yang menggelar aksi damai, Marsono menegaskan untuk mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita akan perjuangkan secara berkelanjutan dan terukur, dengan tetap menghormati pemerintahan ini agar berjalan kondusif. Anggaran ini akan kita bahas bersama TAPD atau tim yang bersangkutan,” ujar Marsono.
Dia menekankan bahwa langkah yang diambil harus melalui proses pembahasan resmi bersama eksekutif, yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh sekretaris daerah (Pj sekda) bersama timnya.
DPRD, kata dia, tidak bisa serta-merta memutuskan tanpa melalui mekanisme penganggaran.
“Kita sebagai pimpinan DPRD dan juga komisi A yang membidangi pendidikan akan berpikir ke depan untuk keberpihakan kepada Bapak-Ibu Guru sesuai dengan kemampuan daerah. Tapi ukurannya nanti setelah kita melakukan pembahasan bersama tim pengguna anggaran dari eksekutif,” jelasnya.
Meski demikian, Marsono meminta para guru tetap menjaga suasana kondusif dan tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
“Saya yakin Bapak-Ibu Guru punya etika dan dialektika dalam berkomunikasi. Jaga kerukunan dan kekompakan, tanpa meninggalkan nuansa kondusif,” pesannya.
Namun, politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dipaksakan harus selesai dalam waktu sangat singkat tanpa melalui tahapan pembahasan.
“Jangan dipaksakan hal ini menjadi sesuatu yang sifatnya besok harus, kapan harus. Semua ada prosesnya,” tandasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri