Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Bupati Tulungagung Pertimbangkan Kenaikan Gaji Guru P3K Paruh Waktu meski Kondisi Fiskal Daerah Dinilai Masih Berat

Sandy Sri Yuwana • Jumat, 13 Februari 2026 | 09:27 WIB
Guru P3K paruh waktu berdoa di depan gedung DPRD Tulungagung saat menggelar aksi damai pada Rabu (11/2) kemarin.(SANDY YUWANA/RADAR TULUNGAGUNG)
Guru P3K paruh waktu berdoa di depan gedung DPRD Tulungagung saat menggelar aksi damai pada Rabu (11/2) kemarin.(SANDY YUWANA/RADAR TULUNGAGUNG)

RADAR TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo akhirnya angkat bicara terkait aksi solidaritas ratusan guru P3K paruh waktu yang digelar di depan Gedung DPRD Tulungagung, Rabu (11/2) lalu.

Dalam aksi tersebut, para guru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD setempat.

Mereka menyuarakan tuntutan kenaikan gaji yang dinilai tidak layak yakni Rp 350 ribu per bulan.

Bupati Gatut Sunu mengaku saat aksi berlangsung sedang berada di luar kota.

Meski demikian, dia tetap terus memantau perkembangan situasi melalui laporan staf dan komunikasi dengan pimpinan DPRD.

“Kemarin memang kami sedang berada di luar kota. Tapi saya tetap memperhatikan kejadian tersebut. Apa yang disampaikan teman-teman di DPRD sudah dilaporkan kepada kami,” ujarnya.

Menurutnya, aspirasi para guru pada dasarnya bisa dikomunikasikan secara baik tanpa harus menggelar aksi massa.

Dia mengkhawatirkan mobilisasi massa dalam jumlah besar berpotensi ditunggangi pihak-pihak tertentu yang dapat memperkeruh situasi keamanan daerah.

“Sebenarnya tidak perlu sampai mengerahkan massa banyak. Perwakilan guru juga bisa menyampaikan aspirasi. Saya khawatir kalau kegiatan seperti itu ditumpangi oknum tertentu dan mengganggu stabilitas keamanan,” tegasnya.

Bupati Gatut Sunu menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, kepala daerah diminta menjaga stabilitas agar pembangunan tetap berjalan.

Karena itu, dia mengajak semua pihak mengedepankan komunikasi yang arif dan bijak.

Terkait tuntutan kenaikan gaji, Gatut Sunu memastikan pemerintah daerah akan mempertimbangkan secara matang.

Namun, dia juga mengingatkan kondisi anggaran daerah tahun 2026 masih cukup berat.

“Anggaran kita tahun ini juga berat. Memang ada kolaborasi dengan pemerintah pusat sehingga tidak separah daerah lain. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Dia menyebut kebijakan yang diambil harus melalui perhitungan matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kalau keuangan kita mumpuni, pasti akan kami tindak lanjuti. Tapi semuanya harus dipertimbangkan yang terbaik seperti apa,” tandasnya.

Gatut pun meminta para guru bersabar sembari menunggu kajian dan keputusan resmi dari pemerintah daerah.

Dia menegaskan tetap menghargai aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD.

“Insya Allah akan kami pertimbangkan sebaik mungkin,” pungkasnya. (sri/c1/rka)

 

 

Editor : Vidya Sajar Fitri
#rapat dengar pendapat #dprd #P3K Paruh Waktu #bupati tulunagagung