RADAR TULUNGAGUNG – Progres pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tulungagung terus berjalan. Hingga data terakhir yang dihimpun, sebanyak 117 unit telah dibangun, dengan delapan di antaranya sudah rampung dan siap difungsikan.
Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Arh. Hanny Galih Satrio, menjelaskan pembangunan KDMP memang ditargetkan berdiri di setiap desa dan kelurahan. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan sesuai standar ukuran yang telah ditentukan.
“Alhamdulillah sudah 117 yang berjalan. Memang harapannya setiap desa atau kelurahan ada. Tapi ada beberapa desa yang terkendala lahan, terutama ukuran yang belum sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Dari total tersebut, delapan unit telah selesai dibangun di beberapa wilayah. Sementara desa yang belum memenuhi syarat lahan masih dalam proses pendataan dan koordinasi lebih lanjut.
Menurutnya, desa yang belum memiliki lahan bukan berarti dipaksa untuk mencari. Sebagian besar sebenarnya memiliki lahan, tetapi ukurannya belum memenuhi standar. Saat ini tengah dikaji kemungkinan penyesuaian ukuran atau pembuatan prototipe bangunan yang lebih fleksibel sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Kita masih koordinasi dan pendataan. Termasuk dengan Bapak Bupati yang sangat mendukung, bahkan berupaya mencarikan alternatif lahan milik pemerintah daerah di desa-desa,” jelasnya.
Terkait mekanisme pembangunan, Dandim menegaskan tidak ada penunjukan langsung rekanan maupun pengembang. Seluruh pembangunan menggunakan sistem padat karya dengan melibatkan potensi masyarakat setempat.
“Tidak ada pengembang. Anggaran memang dari pusat, tapi Kodim hanya membantu membangunkan dengan sistem padat karya. Kita punya konsultan dan gambar teknis yang sudah ditentukan. Tidak ada penunjukan langsung,” tegasnya.
Ia juga membantah isu adanya rekanan tertentu yang ditunjuk langsung oleh Kodim. Pembangunan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, termasuk faktor geografis seperti wilayah pegunungan maupun dataran.
Karena bukan proyek kontraktual, pembangunan KDMP juga tidak menggunakan skema kontrak sebagaimana proyek pengadaan biasa. Kodim berperan membantu percepatan pembangunan setelah lahan dinyatakan siap oleh pemerintah desa.
Waktu pengerjaan bervariasi, tergantung kesiapan lahan di masing-masing desa. Ada yang mulai November dan selesai Januari, sebagian lainnya mulai Desember hingga Februari.
“Contohnya di Desa Pulosari, mulai November dan Januari sudah selesai. Jadi memang berbeda-beda,” paparnya.
Ke depan, peresmian direncanakan dilakukan secara serentak setelah seluruh tahapan pembangunan dinyatakan siap.
Salah satu kendala utama adalah penggunaan lahan hijau yang memerlukan izin lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait. Jika lahan masuk kategori tertentu seperti LHD yang tidak diperbolehkan, pembangunan tidak akan dilanjutkan dan dicarikan opsi lain.
Termasuk kemungkinan memanfaatkan lahan milik Perhutani, yang hingga kini masih dalam proses koordinasi.
Untuk persoalan pengurukan lahan, Kodim berupaya melakukan subsidi silang antarwilayah. Material dari daerah yang perlu perataan dimanfaatkan untuk menguruk lokasi lain yang membutuhkan.
“Kita tidak serta-merta langsung bangun. Kalau masih ada proses perizinan, ya kita tunggu. Kita juga koordinasi sampai tingkat kementerian,” tandasnya.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan koordinasi lintas instansi, pembangunan gerai KDMP di Tulungagung ditargetkan terus bertambah hingga mencakup seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut.
Editor : Sandy Sri Yuwana