RADAR TULUNGAGUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 di Tulungagung dikeluhkan warga.
Sejumlah wali murid menilai menu yang dibagikan kepada siswa tidak layak. Bahkan dinilai tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Keluhan itu salah satunya disampaikan Fendi Herlambang, wali murid asal Kecamatan Tulungagung.
Dia menyayangkan kualitas menu yang diterima anaknya di sekolah.
Menurut dia, menu yang dibagikan di bulan puasa memang dalam bentuk kering. Namun hanya terdiri dari tiga jenis makanan saja.
Bahkan, di salah satu SD negeri wilayah Kecamatan Tulungagung, menu telur rebus yang diterima siswa disebut masih terdapat kotoran ayam menempel pada cangkangnya.
“Isinya kurma dan telur juga hanya direbus. Terus SPPG itu kerjanya apa? Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar. Kalau kerjanya seperti itu, ya percuma,” ujarnya.
Fendi juga menyoroti proses pengemasan yang hanya menggunakan plastik atau kresek.
Hal itu terkesan tidak serius dan tidak memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Dia juga mempertanyakan kesesuaian harga menu dengan isi yang diterima siswa.
Menurutnya, jika bahan dibeli di pasar tradisional atau langsung ke tengkulak, harga seharusnya bisa lebih efisien.
“Kalau belinya di minimarket mungkin mahal. Tapi kalau di pasar mestinya tidak segitu. Jangan cari mudahnya saja, kualitas juga harus dipikirkan,” tegasnya.
Keluhan serupa ternyata tidak hanya diungkapkan satu dua warga saja.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, membenarkan adanya aduan yang masuk melalui hotline Satgas sejak awal Ramadan.
"Benar, kami menerima keluhan masyarakat tersebut, dan sudah kami teruskan kepada BGN Korwil Tulungagung," katanya.
Kemudian, Sekretaris Satgas MBG Tulungagung, Sony Welly Ahmadi, menambahkan bahwa laporan masyarakat sudah diinventarisasi dan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Korwil Tulungagung.
“Banyak yang mengeluhkan lewat hotline. Ada yang menilai harga tidak sesuai, ada yang mempertanyakan kelayakan isi. Kami inventarisasi dan koordinasikan dengan BGN,” ujarnya.
Sony menyebut terdapat variasi nominal biaya per porsi, mulai Rp 8 ribu hingga Rp 15 ribu.
Ada pula skema penerimaan harian maupun dirapel beberapa hari.
Namun, dia masih menunggu rilis resmi dari BGN terkait standar harga dan teknis pelaksanaan di lapangan.
“Kami masih menunggu rilis dari BGN, termasuk soal ketidaksamaan harga dan teknis pelaksanaan. Nanti juga akan ada peninjauan ke SPPG,” imbuhnya.
Sementara itu, Korwil BGN Kabupaten Tulungagung Sebrina Mahardika, saat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis pukul 14.35, menyatakan masih melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk.
Dia berjanji segera memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.(sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri