RADAR TULUNGAGUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung akhirnya angkat bicara terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ala kadarnya selama Ramadan yang dikeluhkan masyarakat.
Mereka mengeklaim akan melakukan evaluasi.
Korwil BGN Tulungagung, Sebrina Mahardika, menegaskan bahwa program MBG merupakan program prioritas nasional yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak dan bertahap di Indonesia.
Tidak terkecuali di Tulungagung.
“Program MBG ini program prioritas utama dan pertama kali dilakukan secara serentak di Indonesia. Pro dan kontra adalah hal yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Sebrina menyebut, selain langkah preventif, BGN juga melakukan langkah mitigasi atas berbagai pemberitaan dan aduan yang beredar di masyarakat.
Salah satunya melalui penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program.
Langkah itu dilakukan dengan membuka informasi secara detail terkait harga dan kualitas menu yang disajikan kepada siswa.
Setiap item menu, kata dia, akan disertai informasi kandungan gizi serta rincian harga agar publik mengetahui standar yang digunakan.
“Kami terbuka terhadap harga dan kualitas menu. Informasi menu, nilai kandungan gizi, serta harga di setiap item akan disampaikan,” jelasnya.
Menurut dia, beredarnya pemberitaan kontra justru menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk melakukan perbaikan.
Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan adalah tidak diperkenankan menggunakan produk pabrikan dalam paket MBG.
Sebagai gantinya, BGN memperbolehkan menggandeng UMKM lokal. Namun dengan syarat telah memiliki sertifikasi halal serta izin PIRT atau BPOM.
Selain itu, setiap produk juga diwajibkan mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
Hal itu sebagai bentuk jaminan keamanan pangan.
“Kami pastikan keamanan pangan terjaga. UMKM yang dilibatkan harus terdaftar dan bersertifikasi. Produk juga harus mencantumkan tanggal produksi dan kedaluwarsa,” tegasnya.
Dengan sejumlah langkah tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG di Tulungagung dapat berjalan lebih baik serta bisa menjawab kekhawatiran masyarakat.
Evaluasi seperti ini, kata dia, akan terus dilakukan. Tentunya seiring pelaksanaan program di lapangan. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri