RADAR TULUNGAGUNG – Memanasnya suhu politik di kawasan Timur Tengah menyusul ketegangan antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat mulai menimbulkan tanda tanya besar di kalangan calon jemaah haji dan umrah.
Situasi global yang belum sepenuhnya stabil memunculkan kekhawatiran terkait kepastian jadwal pemberangkatan menuju Tanah Suci.
Meski demikian, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kankemenhaj) Tulungagung memastikan bahwa hingga saat ini proses pemberangkatan jemaah masih berjalan sesuai rencana.
Namun, dinamika internasional tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan skenario mitigasi yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Kankemenhaj Tulungagung, Suryani, menegaskan bahwa koordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terus diperkuat.
Setiap biro perjalanan kini diwajibkan melakukan kroscek secara real-time dengan maskapai sebelum jemaah diberangkatkan.
“Kami terus berkoordinasi. Intinya, sebelum jemaah keluar dari rumah, harus dipastikan dulu dari pihak penerbangan apakah ada kendala atau tidak. Jika ada jalur yang terganggu konflik, mitigasi utamanya adalah penundaan sementara demi keselamatan,” ujarnya.
Menurutnya, keselamatan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama.
Apabila terjadi eskalasi konflik yang tidak terkendali, opsi penundaan massal tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Kemenhaj daerah, kata dia, akan mengikuti sepenuhnya kebijakan satu pintu yang ditetapkan pemerintah.
Suryani menambahkan, pengalaman masa pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting.
Saat itu, kebijakan penundaan pemberangkatan dilakukan demi melindungi jemaah dari risiko yang lebih besar.
“Kemungkinan terburuk itu selalu ada, seperti saat Covid-19 dulu. Kalau pusat memutuskan tunda, ya daerah mengikuti. Namun, doa kita bersama tentu agar situasi mendingin dan ibadah tetap berjalan lancar,” imbuhnya.
Di tingkat daerah, fokus utama saat ini adalah menjaga kondisi jemaah dan keluarga tetap tenang.
Kemenhaj Tulungagung juga terus memantau petunjuk pelaksanaan dan regulasi terbaru dari kementerian pusat, termasuk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi.
Koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi menjadi bagian penting dalam skema pengamanan.
Jalur komunikasi aktif dilakukan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta Kantor Urusan Haji di Arab Saudi guna memastikan setiap perkembangan di Tanah Suci terpantau secara akurat.
Imbauan dari pemerintah pusat pun telah diteruskan kepada seluruh travel.
Pertama, biro perjalanan diminta menunda keberangkatan apabila situasi dinilai belum aman.
Kedua, bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi simpang siur.
“Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di Arab Saudi, baik Konjen, KBRI, maupun Kantor Urusan Haji. Jadi, jemaah tidak perlu panik,” tegasnya.
Suryani menegaskan seluruh keputusan strategis dan regulasi berada di tangan pemerintah pusat.
Sementara di daerah, dia akan fokus mengondisikan jemaah serta menjalankan setiap instruksi yang ditetapkan.
“Keputusan ada di pusat. Yang pasti jalur komunikasi dengan travel tetap terbuka lebar agar setiap perubahan strategi bisa langsung tersampaikan ke jemaah,” pungkasnya.(mg3/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri