RADAR TULUNGAGUNG – Polemik seputar anggaran dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung ikut mendapat perhatian dari Senayan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa standar harga dalam program tersebut sudah ditetapkan dan kini mulai dibuka secara transparan hingga ke setiap item menu.
Menurut Heru, sebelumnya telah dijelaskan adanya standar harga Rp 10 ribu untuk bahan baku dalam porsi besar.
Bahkan saat ini rincian harga setiap item makanan sudah mulai dicantumkan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
“Tadi sudah disampaikan bahwa ada standar Rp 10 ribu, dan sekarang sudah mulai ditunjukkan, setiap item ada harganya,” ujarnya, ketika dikonfirmasi di sela-sela kegiatannya di Tulungagung, Rabu (4/2) kemarin.
Dia menilai perbedaan harga di lapangan tidak bisa serta-merta disamakan. Faktor fluktuasi harga bahan pangan antarwilayah menjadi variabel yang harus dipahami masyarakat.
“Roti di sini, pisang di sini, dengan di Karangrejo atau daerah lain tentu berbeda. Itu yang sebetulnya bisa dikomunikasikan,” jelasnya.
Heru menegaskan, pada prinsipnya harga yang ditetapkan memiliki standar sekaligus kualitas produk yang harus dijaga.
Karena itu, pengawasan menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan.
Sejak awal, kata dia, telah meminta kepada kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk satgas sebagai bagian dari sistem pengawasan.
Satgas tersebut tidak hanya mengawasi, tetapi juga membantu kelancaran distribusi MBG agar tepat sasaran.
“Satgas ini bukan hanya mengawasi, tetapi membantu kelancaran program presiden ini agar sampai ke penerima manfaat, baik dari sisi kualitas, jumlah, kalori, protein, maupun kandungan gizinya,” tegasnya.
Dia menyebut, satgas kini telah dilibatkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Termasuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan komisi IX DPR RI juga menerima aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di daerah.
“Termasuk komisi IX tentu menerima pengaduan masyarakat,” tambahnya.
Heru juga menyampaikan bahwa koordinasi pengawasan akan diperkuat melalui kepala kantor wilayah yang telah ditunjuk di Surabaya.
Harapannya, koordinasi antara BGN dan Satgas daerah semakin solid karena pihak daerah dinilai lebih memahami potensi dan problematika di lapangan.
"Dengan pengawasan berlapis tersebut, kami berharap polemik terkait anggaran dan kualitas MBG bisa diminimalkan, sekaligus memastikan program strategis nasional itu benar-benar memberi manfaat optimal bagi para siswa," tandasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri