Cancel Culture di Indonesia Belum Sekuat Korea, Artis Penuh Skandal Tetap Eksis dan Ada yang Sengaja Pansos

RADAR TULUNGAGUNG- Fenomena cancel culture di Indonesia kembali menjadi perbincangan seiring maraknya skandal yang melibatkan figur publik, khususnya artis dan influencer.

Berbeda dengan Korea Selatan yang dikenal memiliki budaya cancel culture ketat, di Indonesia pelaku skandal justru kerap tetap eksis, bahkan popularitasnya tidak jarang semakin meningkat.

Cancel culture sendiri merujuk pada praktik penolakan massal terhadap figur publik akibat perilaku yang dianggap melanggar norma sosial, etika, atau hukum.

Di Korea Selatan, satu skandal saja dapat membuat karier artis runtuh dalam waktu singkat.

Baca Juga: Roby Tremonti Buka Suara soal Broken Strings Aurelie Moeremans, Bantah Tuduhan KDRT hingga Singgung Cancel Culture dan Ancaman Proses Hukum

Kontrak iklan diputus, program televisi dihentikan, dan agensi terpaksa meminta maaf secara terbuka.

Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya berlaku di Indonesia, karena lemah nya cancel culture di indonesia. 

Artis Berskandal Tetap Mendapat Panggung

Di Indonesia, sejumlah artis dengan rekam jejak kontroversial masih dengan mudah tampil di layar kaca, podcast, hingga media sosial.

Skandal mulai dari perselingkuhan, ujaran bermasalah, hingga dugaan pelanggaran hukum kerap hanya berdampak sementara.

Baca Juga: Usung Pesan tentang Makna Kepedulian yang Sederhana, Tahun Ketiga Tim Anti Cancel 1 di RFF 2025

Setelah beberapa waktu menghilang, mereka kembali muncul tanpa konsekuensi berarti.

Bahkan, beberapa di antaranya justru mendapat sorotan lebih besar karena rasa penasaran publik.

Dalam konteks ini, cancel culture di Indonesia sering kali berhenti pada kritik di media sosial tanpa tindak lanjut nyata.

Pengamat media menilai, industri hiburan Tanah Air masih menempatkan popularitas dan engagement sebagai prioritas utama.

Selama seorang figur publik masih mendatangkan penonton, rating, dan klik, pintu panggung tetap terbuka lebar.

Skandal Dijadikan Alat Pansos

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya oknum yang secara sadar memanfaatkan skandal sebagai strategi pansos atau panjat sosial.

Alih-alih menghindari kontroversi, sebagian figur publik justru sengaja memicu drama agar tetap relevan di tengah persaingan industri hiburan.

Skandal pribadi kerap diolah menjadi konten, mulai dari klarifikasi di podcast, wawancara eksklusif, hingga sinetron kehidupan pribadi di media sosial.

Pola ini menciptakan siklus di mana kontroversi tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan peluang.

Dalam situasi seperti ini, cancel culture kehilangan daya tekan.

Kritik publik berubah menjadi komoditas, sementara pelaku skandal justru diuntungkan oleh algoritma media sosial yang menyukai kontroversi.

Baca Juga: DJ Bravy Selingkuh, Hubungan dengan Erika Carlina Kandas: “Aku Akui Itu Salahku”

Perbandingan dengan Korea Selatan

Berbeda dengan Indonesia, cancel culture di Korea Selatan berjalan lebih sistematis.

Tekanan tidak hanya datang dari warganet, tetapi juga dari industri, sponsor, dan agensi.

Norma sosial yang ketat membuat figur publik dituntut menjaga citra secara konsisten.

Artis Korea yang terlibat skandal serius kerap langsung dikeluarkan dari proyek, bahkan sebelum proses hukum selesai.

Permintaan maaf publik menjadi standar, dan tidak sedikit yang memilih hiatus panjang atau mundur dari industri hiburan.

Sementara di Indonesia, sanksi lebih bersifat sosial dan temporer.

Tidak ada mekanisme industri yang benar-benar menghentikan laju karier figur publik bermasalah.

Antara Maaf, Lupa, dan Normalisasi Skandal

Budaya mudah memaafkan dan cepat lupa sering disebut sebagai salah satu faktor lemahnya cancel culture di Indonesia.

Publik cenderung berpindah isu dengan cepat, sementara media dan platform digital terus menghadirkan figur kontroversial demi trafik.

Akibatnya, skandal perlahan dinormalisasi. Pelanggaran etika tidak lagi menjadi pembatas jelas antara pantas dan tidak pantas tampil di ruang publik.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan mengikis standar moral figur publik.

Baca Juga: Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Skandal Perselingkuhan hingga Ancaman Laporan Balik

Meski demikian, sejumlah pihak menilai cancel culture juga perlu dijalankan secara proporsional.

Kritik publik seharusnya bertujuan mendorong tanggung jawab dan perubahan perilaku, bukan sekadar menghukum tanpa ruang klarifikasi.

Ke depan, tantangan terbesar cancel culture di Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara akuntabilitas, edukasi publik, dan etika industri hiburan.

Tanpa itu, skandal berpotensi terus menjadi panggung, bukan peringatan.***