JAKARTA – Pernyataan kontroversial kembali disampaikan oleh seorang purnawirawan jenderal terkait program MBG dan arah kebijakan global yang dinilai berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ketika sistem ekonomi terganggu dan lapangan kerja menyusut, masyarakat bisa diarahkan pada skema bantuan massal yang bersifat permanen.
“Catat omongan saya. Suatu saat ketika orang sudah tidak punya pemasukan, tidak punya pekerjaan, maka masyarakat akan diperlakukan seperti anak sekolah—menunggu bantuan seperti program MBG,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, pola tersebut bukanlah peristiwa spontan, melainkan bagian dari agenda jangka panjang yang telah dirancang secara sistematis. Ia menilai publik sering terjebak pada permintaan data empiris, padahal data hanya merekam masa lalu, sementara perencanaan besar kerap berjalan di depan layar tanpa disadari masyarakat.
Agenda Global dan Timeline Panjang
Sang jenderal mengaitkan program-program nasional dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menyebut, berbagai simbol, istilah, dan kebijakan yang tampak normatif sejatinya memiliki agenda lanjutan yang jarang dibahas secara terbuka.
“Ini bukan soal teori. Mereka bekerja dengan timeline. Kita sibuk urusan perut, mereka sibuk menyusun rencana jangka panjang,” katanya.
Ia mencontohkan isu zero hunger yang dipromosikan secara global. Di balik narasi penghapusan kelaparan, ia menilai ada dorongan pada sistem pangan berbasis genetically modified food dan pertanian terkontrol atau smart farming.
“Orang dikasih makan, tapi makanannya sudah direkayasa. Inilah yang kelak dikaitkan dengan program MBG,” ujarnya.
Baca Juga: PKH Tahap 1 Tahun 2026 Resmi Cair! Ini Daftar KKS yang Sudah Masuk, Lalu Kapan Giliran KKS Bank BNI?
Ketergantungan sebagai Pola
Dalam paparannya, ia menyoroti konsep welfare dependence atau ketergantungan bantuan. Menurutnya, masyarakat secara perlahan diarahkan untuk bergantung pada negara atau sistem tertentu demi memenuhi kebutuhan dasar.
“Selama rakyat masih antre bansos, selama itu negara belum bisa disebut negara kaya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa negara yang benar-benar kuat adalah negara yang rakyatnya mandiri dan tidak bergantung pada bantuan rutin. Ketergantungan pangan, energi, hingga air disebutnya sebagai bentuk kontrol paling efektif.
Air, Energi, dan Digitalisasi
Ia juga menyinggung isu air bersih dan energi. Program clean water and sanitation, menurutnya, berpotensi bermuara pada pembatasan penggunaan air melalui kebijakan politik. Sementara itu, affordable and clean energy dikaitkan dengan sistem smart grid yang sepenuhnya digital.
“Kalau semua sudah digital, registrasi jadi wajib. Kalau tidak ikut, ya terpinggirkan,” ujarnya.
Ia mengaitkan hal ini dengan narasi keadaan darurat 7 hari, yang menurutnya sering disalahartikan sebagai blackout total. Padahal, yang dimaksud adalah kesiapsiagaan menghadapi gangguan sistem, baik karena alam, krisis energi, maupun faktor non-alam.
Pendidikan dan Pola Pikir
Sektor pendidikan juga tak luput dari kritik. Ia menyebut agenda quality education kerap berubah menjadi indoktrinasi yang menyeragamkan cara berpikir.
“Yang diajarkan itu what to think, bukan how to think,” katanya.
Ia menilai sistem pendidikan global lebih banyak membentuk kepatuhan daripada daya kritis, sehingga masyarakat sulit membaca pola besar yang sedang terjadi.
Harga Emas dan Nilai Uang
Menjawab pertanyaan publik soal naiknya harga emas, ia menilai fenomena tersebut bukan kabar baik. Kenaikan emas, menurutnya, justru menandakan melemahnya nilai mata uang dan tekanan ekonomi.
“Jangan bangga emas naik. Itu tanda nilai uang jatuh,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa inflasi dan deflasi adalah bagian dari sistem ekonomi yang juga diciptakan manusia, bukan hukum alam yang tak bisa diubah.
Peringatan Menjelang 2030
Di akhir pernyataannya, sang jenderal menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan program saat ini mengarah pada target global 2030. Ia menyebut Indonesia sudah berada di fase akhir dari agenda tersebut.
“Semua sudah dirancang. Tinggal kita sadar atau tidak,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam euforia bantuan atau kemudahan semu, serta mulai membangun kemandirian dan kesiapsiagaan, termasuk menghadapi keadaan darurat 7 hari.
Editor : Natasha Eka Safrina