RADAR TULUNGAGUNG - Polemik pengadaan motor listrik SPPG kembali mencuat dan menjadi perbincangan luas di masyarakat. Setelah sebelumnya kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum optimal, kini perhatian publik tertuju pada keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengadakan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional program makan bergizi gratis (MBG).
Baca Juga: Heru Tjahjono Bersama BGN, Sosialisasikan Manfaat Program MBG di Kepatihan Tulungagung
Isu ini semakin viral setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN. Dalam narasi yang beredar, disebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit dengan harga per unit hingga puluhan juta rupiah. Informasi tersebut memicu beragam reaksi dari warganet.
Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa realisasi pengadaan motor listrik SPPG hanya mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.000 unit dalam anggaran 2025.
Klarifikasi BGN soal Motor Listrik SPPG
Menurut Dadan, pengadaan motor listrik SPPG merupakan bagian dari perencanaan pemerintah untuk mendukung operasional program MBG. Kendaraan tersebut dirancang untuk membantu mobilitas petugas, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada pihak terkait. Seluruh unit masih dalam proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.
BGN berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam kesimpangsiuran data yang beredar di ruang publik.
Kontras dengan Pedoman Teknis
Meski demikian, kebijakan pengadaan motor listrik SPPG tetap menuai kritik. Jika merujuk pada pedoman teknis program MBG di wilayah terpencil, tidak disebutkan adanya pengadaan motor listrik sebagai fasilitas utama.
Dalam dokumen tersebut, justru tercantum penggunaan kendaraan operasional berupa mobil seperti Daihatsu Grand Max dan Suzuki Carry melalui skema sewa. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara kebijakan pengadaan dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Sejumlah pihak menilai bahwa langkah ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi program.
Kinerja SPPG dan Kasus di Lapangan
Sorotan terhadap pengadaan motor listrik SPPG juga tidak lepas dari kondisi di lapangan. Kinerja SPPG masih dinilai belum maksimal, bahkan muncul kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG.
Tercatat, sedikitnya 72 siswa dari empat sekolah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kasus ini semakin memperkuat kritik bahwa fokus program seharusnya lebih diarahkan pada kualitas dan keamanan makanan.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas anggaran dalam program MBG, apakah sudah benar-benar menyasar kebutuhan utama.
Gugatan dan Kritik terhadap Anggaran MBG
Di sisi lain, kritik terhadap program MBG juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch. Mereka mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon menilai terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan fiskal dalam pengalokasian anggaran. Mereka juga menyoroti adanya pergeseran dana dari sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan ke program yang dianggap belum memiliki parameter prioritas yang jelas.
Meski pemerintah telah menetapkan anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun dengan mayoritas dialokasikan untuk bantuan pangan, kritik tetap bermunculan terkait efektivitas dan desain program secara keseluruhan.
Menunggu Evaluasi dan Transparansi
Baca Juga: SPPG Banjarejo Tulungagung Genjot Kualitas Gizi, Menu MBG Kini Wajib Diolah Sendiri
Di tengah polemik ini, pengadaan motor listrik SPPG menjadi simbol perdebatan yang lebih luas tentang prioritas kebijakan publik. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi matang atau justru kebijakan yang muncul secara terburu-buru.
Publik kini menunggu transparansi dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran, kebutuhan lapangan, serta tujuan utama program menjadi kunci agar MBG dapat berjalan optimal.
Dengan berbagai sorotan yang muncul, pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk pengadaan motor listrik SPPG, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Ingge Nayla Ayu Karina