KOTA BLITAR – Tahapan Pemilu Tahun 2024 kian padat. Para penyelenggara pemilu juga terus melengkapi personel untuk pemilu serentak 2024 nanti, begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Blitar. Sedikitnya, 248 personel paswaslu kelurahan/desa (PKD) dikerahkan untuk mengawasi pembentukan panitia pemutakhiran pemilih (pantarlih).
“PKD ini memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan pemilu. Agenda terdekat, pengawasan melekat kepada jajaran KPU yang ada di desanya yakni pembentukan Pantarlih,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin, disela-sela pelantikan PKD kemarin (6/2).
Selain pembentukan pantarlih, kata Hakam, PKD juga melakukan pengawasan melekat pada pemutakhiran data pemilih secara langsung. Tujuannya tidak lain agar tercipta data yang akurat, mutakhir, dan lengkap.
Karena alasan ini pula, jajaran pengawasan ini juga dibekali dengan beberapa materi pokok terkait kepemiluan, utamanya dalam bidang pengawasan. Tak tanggung tanggung, empat komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar diturunkan untuk memberikan materi perlihal tugas dan fungsi pengawas di tingkat desa ini. Harapannya, semangat demokrasi dalam gelaran pemilu serentak 2024 mendatang sesuai dengan harapan.
Hakam pernah mengatakan, PKD juga memiliki tugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayahnya. Selain itu, juga melakukan pengawasan terkait para pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. “Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi. Baik dari sisi pemilih dan peserta maupun proses penyelenggaraan pemilu,”katanya.
Informasi yang berhasi dihimpun, ada 248 PKD yang nanti bertugas melakukan pengawasan. Terdiri dari 150 laki-laki dan 98 perempuan. Secara persentase, jumlah pengawas perempuan mencapai 39, 52 persen alias melampaui minimal kuota perempuan. (hai)
KOTA BLITAR – Tahapan Pemilu Tahun 2024 kian padat. Para penyelenggara pemilu juga terus melengkapi personel untuk pemilu serentak 2024 nanti, begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Blitar. Sedikitnya, 248 personel paswaslu kelurahan/desa (PKD) dikerahkan untuk mengawasi pembentukan panitia pemutakhiran pemilih (pantarlih).
“PKD ini memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan pemilu. Agenda terdekat, pengawasan melekat kepada jajaran KPU yang ada di desanya yakni pembentukan Pantarlih,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin, disela-sela pelantikan PKD kemarin (6/2).
Selain pembentukan pantarlih, kata Hakam, PKD juga melakukan pengawasan melekat pada pemutakhiran data pemilih secara langsung. Tujuannya tidak lain agar tercipta data yang akurat, mutakhir, dan lengkap.
Karena alasan ini pula, jajaran pengawasan ini juga dibekali dengan beberapa materi pokok terkait kepemiluan, utamanya dalam bidang pengawasan. Tak tanggung tanggung, empat komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar diturunkan untuk memberikan materi perlihal tugas dan fungsi pengawas di tingkat desa ini. Harapannya, semangat demokrasi dalam gelaran pemilu serentak 2024 mendatang sesuai dengan harapan.
Hakam pernah mengatakan, PKD juga memiliki tugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayahnya. Selain itu, juga melakukan pengawasan terkait para pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. “Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi. Baik dari sisi pemilih dan peserta maupun proses penyelenggaraan pemilu,”katanya.
- Advertisement -
Informasi yang berhasi dihimpun, ada 248 PKD yang nanti bertugas melakukan pengawasan. Terdiri dari 150 laki-laki dan 98 perempuan. Secara persentase, jumlah pengawas perempuan mencapai 39, 52 persen alias melampaui minimal kuota perempuan. (hai)
