23.5 C
Tulungagung
Friday, June 9, 2023

17 ODGJ Masih Berstatus Pasung

GARUM, Radar Blitar – Bebas pasung 2021 yang dicanangkan oleh pemerintah tampaknya sulit diwujudkan. Meski ada puluhan yang berhasil direhabilitasi hingga 2020 lalu, kini ada belasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang masih menyandang predikat pasung di Bumi Penataran.

Kasi Pelayanan Tuna Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar, Yudo Perasmono mengatakan, Pemprov Jatim mentargetkan 2021 bebas pasung. Namun, hal itu tidak mudah jika melihat kondisi lapangan. Terlebih pandemi korona yang sedikit membatasi gerak atau aktivitas pelayanan. “Besok (hari ini,red) ada evaluasi terkait program bebas pasung bersama Pemprov  Jatim,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemerintah juga sudah berupaya maksimal dalam penanganan pasung. Sedikitnya ada sekitar 90 ODGJ yang bebas pasung hingga tahun 2020. Meski begitu, masih ada sekitar 17 ODGJ yang kini berstatus pasung. Menurut dia, data tersebut bisa saja berubah. Misalnya saja ada yang sembug atau meninggal. Yang jelas di awal tahun ini ada 1 ODGJ yang bebas pasung. “Kalau gak salah dari wilayah Selopuro,” katanya.

Ada banyak faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kebijakan bebas pasung dari pemprov tersebut. Di antaranya sarana prasana dan keluarga atau lingkungan ODGJ. 

Sekarang tidak semua daerah memiliki sarana atau tempat untuk rebahilitasi. Akibatnya, sarana tersebut cepat penuh. Beruntung di Kabupaten Blitar ada sarana yang bisa digunakan sementara waktu untuk menampung ODGJ maupun orang terlantar. “ Di shelter sosial ada satu orang. Di shelter itu standarnya hanya tujuh hari, tapi karena tempat rehabnya penuh, ya tidak mungkin di keluarkan dari shelter,” jelasnya.

Pria berkumis ini menambahkan,  pasung tidak hanya dimaknai dengan kondisi terkekang atau terikat benda atau barang tertentu. Namun, dalam konteks ODGJ, pembiaran terhadap orang dengan gangguan jiwa ini juga bisa disebut dengan pasung.

Yudo mengungkapkan, peran keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan. Tidak hanya memastikan obat diminum secara rutin setiap hari, komunikasi juga menjadi hal wajib dalam proses penyembuhan. “Jadi kalau hanya diobati tapi tidak diajak komunikasi ya sama saja. Intinya memanusiakan manusia, itu cara untuk penyembuhan,” kata dia.

Disinggung mengenai peran dinas sosial, Yudo mengatakan, jika dinasnya hanya mengurusi wilayah sosial. Untuk itu dalam teknis penanganannya juga melibatkan dinas kesehatan yang notabene memiliki formula obat untuk proses penyembuhan. “Kami tangani itu kalau ada yang terlantar, kami evakuasi ke shelter untuk sementara, karena tidak mungkin dibiarkan saja. Kalau soal pemberian obat dan yang berkewajiban bidang kesehatan,” ungkapnya. (*)

GARUM, Radar Blitar – Bebas pasung 2021 yang dicanangkan oleh pemerintah tampaknya sulit diwujudkan. Meski ada puluhan yang berhasil direhabilitasi hingga 2020 lalu, kini ada belasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang masih menyandang predikat pasung di Bumi Penataran.

Kasi Pelayanan Tuna Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar, Yudo Perasmono mengatakan, Pemprov Jatim mentargetkan 2021 bebas pasung. Namun, hal itu tidak mudah jika melihat kondisi lapangan. Terlebih pandemi korona yang sedikit membatasi gerak atau aktivitas pelayanan. “Besok (hari ini,red) ada evaluasi terkait program bebas pasung bersama Pemprov  Jatim,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemerintah juga sudah berupaya maksimal dalam penanganan pasung. Sedikitnya ada sekitar 90 ODGJ yang bebas pasung hingga tahun 2020. Meski begitu, masih ada sekitar 17 ODGJ yang kini berstatus pasung. Menurut dia, data tersebut bisa saja berubah. Misalnya saja ada yang sembug atau meninggal. Yang jelas di awal tahun ini ada 1 ODGJ yang bebas pasung. “Kalau gak salah dari wilayah Selopuro,” katanya.

Ada banyak faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kebijakan bebas pasung dari pemprov tersebut. Di antaranya sarana prasana dan keluarga atau lingkungan ODGJ. 

Sekarang tidak semua daerah memiliki sarana atau tempat untuk rebahilitasi. Akibatnya, sarana tersebut cepat penuh. Beruntung di Kabupaten Blitar ada sarana yang bisa digunakan sementara waktu untuk menampung ODGJ maupun orang terlantar. “ Di shelter sosial ada satu orang. Di shelter itu standarnya hanya tujuh hari, tapi karena tempat rehabnya penuh, ya tidak mungkin di keluarkan dari shelter,” jelasnya.

- Advertisement -

Pria berkumis ini menambahkan,  pasung tidak hanya dimaknai dengan kondisi terkekang atau terikat benda atau barang tertentu. Namun, dalam konteks ODGJ, pembiaran terhadap orang dengan gangguan jiwa ini juga bisa disebut dengan pasung.

Yudo mengungkapkan, peran keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan. Tidak hanya memastikan obat diminum secara rutin setiap hari, komunikasi juga menjadi hal wajib dalam proses penyembuhan. “Jadi kalau hanya diobati tapi tidak diajak komunikasi ya sama saja. Intinya memanusiakan manusia, itu cara untuk penyembuhan,” kata dia.

Disinggung mengenai peran dinas sosial, Yudo mengatakan, jika dinasnya hanya mengurusi wilayah sosial. Untuk itu dalam teknis penanganannya juga melibatkan dinas kesehatan yang notabene memiliki formula obat untuk proses penyembuhan. “Kami tangani itu kalau ada yang terlantar, kami evakuasi ke shelter untuk sementara, karena tidak mungkin dibiarkan saja. Kalau soal pemberian obat dan yang berkewajiban bidang kesehatan,” ungkapnya. (*)


Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/