TRENGGALEK – Nota keuangan tentang rancangan angaran pendapatan dan belanja daerah tahun (RAPBD) 2019 mendapat tanggapan beragam dari kalangan legislatif.
Dalam paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi kemarin (17/10), dewan mempertanyakan pendapatan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, berharap pendapatan dari sektor yang memberatkan rakyat sedianya bisa diminimalisasi.
Ketua fraksi Demokrat, Mugianto menyebutkan, ada bebarapa pos pendapatan daerah. Yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Terkait dengan PAD, terutama dari kelompok pajak yang ditargetkan naik, tidak memberatkan masyarakat. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah harus ditetapkan dengan perda, itu mengacu ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum.
“Sanksinya jelas. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegas dia.
Adapun mengenai belanja daerah yang diproyeksikan turun, pihaknya berharap pemerintah daerah mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan memprioritaskan program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di Trenggalek.
Di sisi lain, juga tetap mengedepankan dampak langsung kegiatan kepada masyarakat dan memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat secara luas.
Hal senada diungkapkan Jumakir, juru bicara fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera. Tahun 2019 merupakan tahun ke empat pemerintahan ”pemimpin”.
Jargon Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan tahun mendatang dinilai berat jika proyeksi pendapatan justru menurun dari tahun sebelumnya.
Sebab, anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkualitas semakin rendah. “Sebetulnya ada potensi-potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan jika ada semangat dan mau kerja keras,” tuturnya.
Sementara itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap, penyusunan RAPBD 2019 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pengalaman tahun sebelumnya bisa diminimalisasi. Semisal mengenai kurang maksimalnya serapan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program-program unggulan daerah khususnya lintas OPD, semisal smart regency, pertanian terpadu plus, Trenggalek membangun, dan lainnnya.
“Ketika ada yang kurang sinkron sedikit saja, pasti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar ketua fraksi PKB Muhammad Hadi.
Sementara itu, Bupati Emil mengatakan, capaian realisasi anggaran kadang kali juga terpengaruhi oleh faktor eksternal.
Semisal munculnya ketentuan atau regulasi baru. Menurutnya, ini merupakan dinamika yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan atau pun program. “Tapi secara global, saat ini masih oke,” katanya. (hai/ed/tri)
