24.4 C
Tulungagung
Friday, September 30, 2022

Antisipasi Gejolak Ekonomi Kenaikan BBM, Pemkab Tulungagung Andalkan DBHCT

TULUNGAGUNG- Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), salah satu dampaknya adalah daya beli masyarakat Tulungagung dikhawatirkan menurun. Perlu stimulus dari pemerintah agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak begitu besar.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati mengatakan, dengan kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah pusat, pihaknya khawatir itu akan berdampak pada daya beli masyarakat Kota Marmer. Apalagi, kini masyarakat sedang pemulihan dari pandemi Covid-19.

Kenaikan harga BBM pun tidak bisa dihindari karena beban pemerintah untuk subsidi sangatlah besar. Namun pemerintah pusat memberikan stimulus agar kenaikan harga ini tidak berdampak besar bagi masyarakat. Yakni dengan adanya bantuan sosial (bansos) antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu yang akan diterimakan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. “Kenaikan harga BBM itu kenyataan yang harus kita terima,” katanya.

Dia melanjutkan, DPRD juga telah memberikan masukan kepada Pemkab Tulungagung agar juga turut menyikapi dampak kenaikan harga BBM ini bagi masyarakat Tulungagung. Bahkan apabila diperlukan, bisa saja pemkab memberikan bantuan melalui pembiayaan APBD. Seperti memberikan bantuan langsung menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

“Namun kalau menggunakan APBD, data yang ada bisa tumpang tindih. Seperti dana DBHCHT namun sasarannya harus kepada masyarakat petani tembakau atau buruh pabrik rokok,” katanya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (bapok) akibat kenaikan BBM ini, DPRD yang membidangi juga akan melakukan langkah-langkah agar harga bapok di pasaran tetap stabil. Kalaupun terjadi kenaikan, minimal masih dalam harga wajar.

“Mungkin dampaknya bagi masyarakat kini belum terlalu dirasakan masyarakat, karena kenaikan masih beberapa hari lalu. Namun harapannya tidak terjadi kenaikan harga yang begitu signifikan,” tutupnya.

Sekretaris Daerah (Setda) Tulungagung, Sukaji menambahkan, sikap yang diambil Pemkab Tulungagung dengan kenaikan BBM ini tentu adalah menunggu arahan dari pemerintah pusat. Memang hal tersebut bisa berpengaruh pada kenaikan-kenaikan harga kebutuhan masyarakat sampai kenaikan inflasi di Tulungagung. “Namun sampai kini masih belum terlihat gejolak di masyarakat akibat kenaikan harga BBM ini,” katanya.

Dia menambahkan, yang bisa dilakukan adalah melaksanakan anjuran dari pemerintah pusat. Namun apabila memang terjadi gejolak di masyarakat, antisipasi yang dilakukan pemkab sendiri akan memberikan bantuan kepada masyarakat pusat melalui dana DBHCHT. “Kalau jumlahnya berapa belum diketahui, karena masyarakat terdampak belum kelihatan,” tandasnya. (mg1/din)






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

TULUNGAGUNG- Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), salah satu dampaknya adalah daya beli masyarakat Tulungagung dikhawatirkan menurun. Perlu stimulus dari pemerintah agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak begitu besar.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati mengatakan, dengan kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah pusat, pihaknya khawatir itu akan berdampak pada daya beli masyarakat Kota Marmer. Apalagi, kini masyarakat sedang pemulihan dari pandemi Covid-19.

Kenaikan harga BBM pun tidak bisa dihindari karena beban pemerintah untuk subsidi sangatlah besar. Namun pemerintah pusat memberikan stimulus agar kenaikan harga ini tidak berdampak besar bagi masyarakat. Yakni dengan adanya bantuan sosial (bansos) antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu yang akan diterimakan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. “Kenaikan harga BBM itu kenyataan yang harus kita terima,” katanya.

Dia melanjutkan, DPRD juga telah memberikan masukan kepada Pemkab Tulungagung agar juga turut menyikapi dampak kenaikan harga BBM ini bagi masyarakat Tulungagung. Bahkan apabila diperlukan, bisa saja pemkab memberikan bantuan melalui pembiayaan APBD. Seperti memberikan bantuan langsung menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

“Namun kalau menggunakan APBD, data yang ada bisa tumpang tindih. Seperti dana DBHCHT namun sasarannya harus kepada masyarakat petani tembakau atau buruh pabrik rokok,” katanya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (bapok) akibat kenaikan BBM ini, DPRD yang membidangi juga akan melakukan langkah-langkah agar harga bapok di pasaran tetap stabil. Kalaupun terjadi kenaikan, minimal masih dalam harga wajar.

“Mungkin dampaknya bagi masyarakat kini belum terlalu dirasakan masyarakat, karena kenaikan masih beberapa hari lalu. Namun harapannya tidak terjadi kenaikan harga yang begitu signifikan,” tutupnya.

Sekretaris Daerah (Setda) Tulungagung, Sukaji menambahkan, sikap yang diambil Pemkab Tulungagung dengan kenaikan BBM ini tentu adalah menunggu arahan dari pemerintah pusat. Memang hal tersebut bisa berpengaruh pada kenaikan-kenaikan harga kebutuhan masyarakat sampai kenaikan inflasi di Tulungagung. “Namun sampai kini masih belum terlihat gejolak di masyarakat akibat kenaikan harga BBM ini,” katanya.

Dia menambahkan, yang bisa dilakukan adalah melaksanakan anjuran dari pemerintah pusat. Namun apabila memang terjadi gejolak di masyarakat, antisipasi yang dilakukan pemkab sendiri akan memberikan bantuan kepada masyarakat pusat melalui dana DBHCHT. “Kalau jumlahnya berapa belum diketahui, karena masyarakat terdampak belum kelihatan,” tandasnya. (mg1/din)






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

Artikel Terkait


Most Read


Artikel Terbaru

/