24.4 C
Tulungagung
Friday, September 30, 2022

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Himbau Lebih Hati-Hati

Tulungagung- Polemik BPNT Sukatmi yang salah sasaran juga mendapat atensi dari kalangan legislator. DPRD mendorong dinas terkait untuk evaluasi agar ke depan hal serupa tidak terjadi lagi.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati mengatakan, dengan kasus BPNT Sukatmi yang beberapa waktu ramai diperbincangkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Dinsos Tulungagung untuk lebih berhati-hati. Utamanya dalam pendataan. Karena biarpun data BPNT berbasis dari pusat, data tersebut berangkatnya juga dari desa.

Menurut dia, dinsos juga harus ada evaluasi secara rutin tentang perkembangan data yang ada. Karena di masyarakat Tulungagung ini bisa terdapat perubahan data. Seperti masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu, tetapi karena terjadi suatu hal menjadi tidak mampu, atau sebaliknya.

“Data dari pusat jangan diterima mentah-mentah. Paling tidak harus ada evaluasi untuk perbaikan data. Agar kasus seperti Sukatmi ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Karena itu, yang juga diharapkan adalah minimalnya persepsi macam-macam di masyarakat. Tidak ada lagi persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bahwa seakan-akan orangnya mampu, tetapi malah mendapatkan bansos. Artinya yang ada didata haruslah yang memang benar-benar pantas mendapatkan bantuan.

Dia menjelaskan, berdasarkan hearing yang telah dilakukan, pada intinya kasus tersebut gara-gara terdapat dua nama Sukatmi yang sama. Itu membuat yang seharusnya mendapatkan bansos malah salah sasaran. Kemudian, pihaknya meminta untuk diusulkan lagi ke pusat dan diusahakan akan menerima kedua-duanya. “Dua nama Sukatmi akan menerima BPNT tersebut,” tutupnya. (mg1/c1/din)

 






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

Tulungagung- Polemik BPNT Sukatmi yang salah sasaran juga mendapat atensi dari kalangan legislator. DPRD mendorong dinas terkait untuk evaluasi agar ke depan hal serupa tidak terjadi lagi.

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati mengatakan, dengan kasus BPNT Sukatmi yang beberapa waktu ramai diperbincangkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Dinsos Tulungagung untuk lebih berhati-hati. Utamanya dalam pendataan. Karena biarpun data BPNT berbasis dari pusat, data tersebut berangkatnya juga dari desa.

Menurut dia, dinsos juga harus ada evaluasi secara rutin tentang perkembangan data yang ada. Karena di masyarakat Tulungagung ini bisa terdapat perubahan data. Seperti masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu, tetapi karena terjadi suatu hal menjadi tidak mampu, atau sebaliknya.

“Data dari pusat jangan diterima mentah-mentah. Paling tidak harus ada evaluasi untuk perbaikan data. Agar kasus seperti Sukatmi ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Karena itu, yang juga diharapkan adalah minimalnya persepsi macam-macam di masyarakat. Tidak ada lagi persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bahwa seakan-akan orangnya mampu, tetapi malah mendapatkan bansos. Artinya yang ada didata haruslah yang memang benar-benar pantas mendapatkan bantuan.

Dia menjelaskan, berdasarkan hearing yang telah dilakukan, pada intinya kasus tersebut gara-gara terdapat dua nama Sukatmi yang sama. Itu membuat yang seharusnya mendapatkan bansos malah salah sasaran. Kemudian, pihaknya meminta untuk diusulkan lagi ke pusat dan diusahakan akan menerima kedua-duanya. “Dua nama Sukatmi akan menerima BPNT tersebut,” tutupnya. (mg1/c1/din)

 






Reporter: Binti Ayyul Husnaini

Artikel Terkait


Most Read


Artikel Terbaru

/