TULUNGAGUNG – Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehatm (JKN-KIS) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak tahun 2014, Sobirin merasa sangat terbantu sebab biaya proses persalinan istrinya dijamin penuh. Tidak hanya sekali, pria 38 tahun ini juga menggunakan JKN-KIS untuk kelahiran anak keduanya. “Kelahiran anak pertama tahun 2017. Kalau anak kedua, baru lahir bulan Oktober kemarin. Keduanya lahir normal. Biaya berobatnya tidak ada,” ucapnya.
Sobirin memperkirakan biaya persalinan normal istrinya kurang lebih Rp 5 juta apabila tidak menggunakan JKN-KIS. “Biayanya untuk pengobatan, perawatan itu sekitar Rp 5 jutaan,” katanya.
Bersyukur, proses persalinan istrinya lancar, bayi dan ibunya sehat. Warga Kabupaten Tulungagung ini mengaku puas. Dua kali menggunakan JKN-KIS untuk tindakan yang sama, ia tidak dipersulit maupun dibedakan dengan pasien lainnya. “Alhamdulillah semua lancar, baik, bayi sehat. Tidak dipersulit, tidak dibedakan. Prosesnya semua lancar. Saya puas lah,” ujar Sobirin.
Menurut pria yang sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan tani ini, masyarakat yang tidak mampu, khususnya, akan terbebani secara materi apabila tidak memiliki JKN-KIS. “Kalau tidak ada JKN masyarakat akan terbebani apalagi kalau tidak punya untuk biayanya (untuk pelayanan kesehatan), kalau orang mampu bisa bayar, kalau yang tidak mampu bagaimana,” pungkasnya.
Sobirin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah membantunya sehingga memiliki jaminan kesehatan. Meskipun sebagai peserta PBI, ia percaya diri menggunakan JKNKIS sebagai rasa terima kasihnya. “Saya berterima kasih kepada Pemerintah. Buat masyarakat menengah ke bawah (JKNKIS) sangat membantu. Saya kan masyarakat menengah kebawah, saya berterima kasih saya menggunakan,” ucapnya.
Sementara itu, Sobirin mengimbau masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS agar segera mendaftar. Menurutnya, program Pemerintah ini menguntungkan. Ia berharap Program JKN-KIS tetap ada untuk membantu masyarakat dalam hal jaminan kesehatan. “Ya seharusnya masyarakat harus punya (JKNKIS), kan menguntungkan, meringankan beban (ketika membutuhkan pelayanan kesehatan). Kalau bisa (Program JKN-KIS) ya harus tetap ada, pokoknya untuk lebih meringankan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya. (ar/ck)