GARUM, Radar Blitar - Menjalankan fungsi Bendaharawan Umum Negara di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan, hadir dan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kerjanya melalui pengelolaan penyaluran belanja negara serta menghimpun dan menatausahakan penerimaan negara. Alokasi belanja Negara yang sangat besar harus dikelola secara pruden, transparan dan akuntabel sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Berkenan dengan peran tersebut, pada Kamis, 16 September 2021 KPPN Blitar melaksanakan Refreshment Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Reviu Kinerja Pelaksanaan Anggaran triwulan III 2021 melalui media zoom meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker Kementerian Lembaga (K/L) lingkup KPPN Blitar yang berjumlah 88 Satker dari 14 K/L yang tersebar di Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan bersinergi dalam mendukung program PC PEN dengan melaksanakan akselerasi belanja negara sesuai program kerja dan target masing-masing satker.
Kepala KPPN Blitar Sjarif D. Solaiman mengatakan, pada masa pendemi Covid19 dua tahun terakhir ini, belanja negara merupakan elemen utama yang menjadi lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya hal tersebut satker diminta untuk meningkatkan akselerasi belanja negara. Dari Rp 1,7 triliun alokasi anggaran belanja negara tahun 2021 yang diperuntukan bagi pelaksanaan program kerja 88 Satker K/L serta Dana DAK Fisik dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau 64 persen. Sementara target realisasi belanja sampai dengan triwulan III yang sebelumnya minimal 60 persen diubah menjadi minimal 70 persen. Sebagian besar satker penyerapan anggarannya sangat baik namun masih terdapat sejumlah satker dengan alokasi anggaran cukup besar yang penyerapan anggarannya masih dibawah target sehingga secara rata2 realisasi belanja belum mencapai 70 persen.
Untuk itu satker diminta untuk segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran di penghujung triwulan III agar target tersebut bisa tercapai. Satuan kerja adalah ujung tombak penyerapan anggaran. Anggaran dialokasikan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran, namun eksekusinya berada pada KPA satker K/L. Alokasi anggaran belanja modal dan belanja barang yang total berjumlah Rp 500 miliar realisasinya masih relatif rendah.
Padahal jika dana tersebut terutama alokasi belanja barang yang jumlahnya Rp 350 miliar dipercepat realisasinya dan dibelanjakan sesuai arahan Presiden yaitu mengutamakan belanja barang produk-produk UMKM, tentunya akan berdampak positif terhadap penguatan usaha UMKM sebagai salah satu pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Kinerja Pelaksanaan Anggaran, rata-rata capaian satker masuk kategori baik yakni diatas 91 persen, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan lebih baik lagi salah satunya pada indikator perencanaan anggaran.
Sjarif menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut diawali dengan refreshment Program Pengendalian Gratifikasi untuk menegaskan komitmen KPPN Blitar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja serta mengingatkan seluruh penyelenggara negara yang mengelola APBN agar mengutamakan integritas dan menghindari diri dari perbuatan KKN.
Gratifikasi kadang tidak dipandang secara serius, padahal gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Untuk itu peran pimpinan terutama KPA dalam pengendalian gratifikasi sangat krusial dalam mewujudkan pengelolaan anggaran belanja negara yang transparan dan akuntabel. Angaran belanja yang demikian besar tidak akan memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
Perhatian dan komitmen seluruh pihak baik individu, kelompok organisasi maupun institusi pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga APBN dikelola secara benar. Jika mengetahui terjadi praktek yang melanggar hukum dalam pengelolaan APBN kita harus berani untuk melaporkan. Kerahasiaan pelapor dijamin 100 persen terjaga karena pengaduan dapat dilakukan secara online dan identitas pelapor dilindungi.
Pada kesempatan tersebut kepala KPPN Blitar meminta dukungan seluruh mitra kerja untuk mendukung KPPN Blitar dalam mewujudkan Zona Integrtas Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melaporkan jika terjadi gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan di KPPN Blitar termasuk layanan penyaluran belanja negara. Ditegaskan bahwa semua layanan perbendaharaan oleh KPPN Blitar Rp ”0” alias gratis.
Untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, Kementerian Keuangan menyiapkan line pengaduan pada berbagai level jenjang. Mulai dari tingkat kementerian melalui aplikasi Whistleblowing System (WiSe), level Direktorat Jenderal dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (Sipandu) bahkan khusus untuk KPPN Blitar telah disediakan sarana pengaduan dengan nama bisik150 yang merupakan singkatan dari “bit.ly sarana pengaduan informasi dan keluhan”. Sarana pengaduan ini merupakan salah satu inovasi KPPN Blitar. Pengguna dapat mengakses melalui alamat bit.ly/bisik150.
Menutup acara, Sjarif menyampaikan terimakasih atas perhatian para KPA dalam mengikuti kegiatan dimaksud dan mengatakan bahwa dengan sinergi dan dukungan mitra kerja KPPN Blitar selalu siap berkerja sama mendukung pelaksanaan program kerja seluruh satker dengan melakukan pencairan anggaran sesuai ketentuan secara lancar, tetap waktu, tepat jumlah dan tanpa biaya – gratis. (Blitar, 17 September 2021. Ditulis oleh Kasi MSKI KPPN Blitar Arni Widijamitry)
Editor : Anggi Septian Andika Putra